Magelang, Jawa Tengah (ANTARA News) – Pemerintah akan mengundang para pihak terkait usaha layanan daring transportasi untuk berdialog pada 17 Oktober.
“Tanggal 17 Oktober ini akan kami undang pihak-pihak pemangku kepentingan untuk berdialog secara langsung kepada kami,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Magelang, Minggu.
Menteri Perhubungan, yang berada di Magelang untuk menyerahkan bantuan bus ke pemerintah kabupaten, mengatakan layanan daring semestinya menjadi hal yang baik, bukan merugikan banyak pihak.
Baca: Kemenhub Tegaskan Tidak Ada Larangan Terhadap Transportasi Online
“Transportasi online tempat orang mencari rezeki namun transportasi konvensional juga masih banyak yang mencari nafkah di situ. Hal ini yang nanti kami harmonisasikan,” kata Budi Karya.
Ia juga meminta seluruh daerah kompak dalam menyikapi masalah usaha layanan pemesanan transportasi berbasis aplikasi daring.
Maraknya layanan pemesanan transportasi berbasis aplikasi daring telah memicu aksi protes dari para pelaku usaha transportasi konvensional seperti sopir angkutan umum, taksi, ojek hingga bajaj, yang pendapatannya menurun karena kalah bersaing dengan layanan baru yang lebih mudah dijangkau, lebih murah dan lebih nyaman bagi konsumen.
Baca: Transportasi Online Dilarang di Jabar, Ini Derita yang Dirasakan Ibu- Ibu
Beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan khusus untuk mengatasi efek perkembangan layanan daring transportasi, di antaranya ada yang berusaha membatasi dan bahkan melarang pengoperasiannya.
Sementara pemerintah pusat merespons masalah itu dengan berusaha menyempurnakan peraturan mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Baca: Sempurnakan Aturan, Kemenhub Sebut Taksi Reguler dan Angkutan Online Tetap Berjalan
(antaranews/tow)
