Ramai Demo Tolak PM 108, Pengamat Nilai Taksi Online Berpotensi Ilegal

Pemangku kepentingan di sektor transportasi dan teknologi harus memiliki komitmen bersama terhadap implementasi penuh Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan ini mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus atau taksi online yang berlaku pada 1 Februari mendatang.

“Pilihannya satu, diatur atau tidak diatur. Kalau mau diatur ya harus ikut aturan. Tidak mau ikut aturan, ya berarti ilegal,” tegas pengamat transportasi Universitas Sugijapranata Djoko Setijowarno dalam keterangannya, Jumat (26/1/2017).

Menurutnya, pemerintah sebagai pelaksana PM 108/2017 harus jalan terus dan tak bergeming dengan adanya suara-suara penolakan yang melanggar komitmen dengan kembali melalukan demo dan langkah hukum.

Baca Juga :  Catat, Kuota Taksi Online di Medan Hanya 3.500 Armada

Baca: Bagaimana Aplikasi Transportasi Online Bekerja di Balik Layar Smartphone? Antara Driver dan Pelanggan

“Sepertinya pemodal besar tetap berusaha menggoyang negara dengan segala cara. Publik dibuat susah dan resah. Mereka meminta jaminan keamanan, tapi keselamatan dan keamanan tidak terjamin,” sesalnya.

Sedangkan pengamat transportasi dari Puslitbang UGM Liliek Wachid Budi Susilo menyarankan ada edukasi dari pemerintah kepada pengemudi taksi online terhadap aturan yang akan dijalankan.

Baca: Driver Uber Rampok Karyawati Bank, Ellen Tangkudung: Perusahaan Abai Kepada Aktivitas Pengemudinya

“Permasalahan utama dari taksi online ini sudah bergeser dari sisi transportasi menjadi sisi bisnis dan pekerjaan, maka driver online harus mendapatkan edukasi kelebihan dan kekurangan dari bisnis atau pekerjaan ini, khususnya terkait dengan skala keekonomian dan keselamatan -karena mereka tidak lagi berperan sebagai driver saja tetapi juga dipaksa menjadi “pengusaha” sehingga perhitungannya bukan hanya sehari dapat berapa tetapi bagaimana mereka bisa memastikan keberlanjutan dari pekerjaan mereka,” jelasnya.

Baca Juga :  Koalisi Pejalan Kaki Harap Driver Grab Tidak Dipecat Manajemen

Hal lain yang disarankannya adalah driver diajak duduk bersama untuk mengkaji sistem kerja mereka khususnya terkait dengan kelayakan ekonomi dan aspek keselamatan.

“Karena bagi saya agak aneh jika tuntutan mereka berbeda satu sama lain, kalau tujuannya adalah sama,” tuturnya.

(detik/tow)

Loading...