Beredarnya ojek online (Ojol) yang kian masif di tengah masyarakat, ditengarai akibat layanan angkutan umum yang kurang memadai dan bisa menjangkau semua wilayah. Hal itu dikatakan Pengamat Transportasi Universitas Indonesia Alvinsyah.
Menurutnya, salah satu permasalahan yang dikeluhkan pengguna moda transportasi umum yakni terkait intergrasi angkutan umum. “Kalau isunya kondisi kawasan-kawasan yang tidak ada layanan angkutan publik, maka diskursusnya melebar ke arah perkembangan tata ruang yang melebar dan cenderung tidak beraturan, serta tidak terkendali,” ujar Alvinsyah dikutip dari Okezone, Jumat (25/11/2017).
Sehingga, lanjutnya, pembiayaan suatu wilayah atau kota menjadi mahal, termasuk penyediaan angkutan umum yang sudah pasti sulit menjangkau seluruh wilayah. “Tata ruang merupakan pasangan tidak terpisahkan sistem transportasi,” ungkap dia.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengakui, angkutan roda dua atau Ojol saat ini masih dibutuhkan masyarakat sebab kondisi transportasi saat ini belum mampu melayani masyarakat secara mudah, aman, nyaman, dan tepat waktu. Untuk itu, pihaknya tidak bisa melakukan penertiban meski jelas telah melanggar undang-undang.
Baca: Berakhir Pekan, Menhub Budi Tinjau Pemasangan Stiker Taksi Online
Kendati demikian, kata Andri, pihaknya tengah memulai membangun Pola Transportasi Makro melalui OK Otrip yang ditargetkan rampung pada 2019-2020 mendatang. Hal itu bisa dilihat dari pembangunan moda transportasi berbasis rel mass rapid transit, pembangunan jalan layang nontol, light rail transit , dan revitalisasi angkutan umum.
“Nanti semua angkutan itu terintegrasi, kita juga akan menambah jaringan ke pelosok-pelosok wilayah. Kami tidak bisa meminta ojek online berhenti beroperasi karena masyarakat masih membutuhkan. Ka mi akan tertibkan apabila mereka langgar lalu lintas. Kami minta pemilik aplikasi ajukan revisi Undang-Undang No 22 itu ke DPR,” jelasnya. (okezone/tow)
