Wacana pemberlakuansistem ganjil genap di Jawa Timur untuk mengatasi kemacetan membuat gelisah para driver ojek online.
Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) dengan tegas menolak penerapan ganjil genap di wilayahnya. Sebab sistem tersebut bukan solusi kemacetan.
“Sistem ganjil genap bukan solusi untuk mengatasi kemacetan di Jatim, apalagi Surabaya pada khususnya,” kata Humas PDOI Jatim, Daniel Lukas Rorong, Selasa (4/12).
Bagi Daniel, sistem ganjil genap ini justru malah mempersulit pengendara, apalagi para pengemudi ojek online seperti dirinya yang setiap hari mencari nafkah di jalan.
“Buat kami sistem ini akan merugikan driver online karena kami tidak bisa leluasa narik dan tidak bisa leluasa order,” katanya.
Sistem ganjil genap ini, kata dia, akan menimbulkan masalah, yakni bertambahnya angka pengangguran. Mengingat pengemudi ojek online tidak lagi bisa produktif, karena hari kerja mereka akan berkurang 15 hari tiap bulannya.
Daniel menyebut, sistem ini juga berpeluang memunculkan perilaku kecurangan oleh driver ojek online, yakni dengan memasang nomor pelat palsu pada mobilnya, demi bisa tetap mendapatkan order.
“Karena sistem ganjil genap akan mengurangi produktivitas, sehingga bisa saja ada yang terpaksa ambil langkah curang, itu semua dilakukan demi menghidupi keluarga,” ujarnya.
Untuk itu, PDOI meminta pada instansi terkait dalam hal ini adalah Dishub Jatim untuk meninjau kembali rencana pemberlakuan sistem ganjil genap tersebut di Surabaya sebagai proyek percontohan untuk di Jatim.
Ia berharap pemerintah memiliki solusi lain yang bisa diambil untuk mengurangi kemacetan. Misalnya dengan memperketat aturan kepemilikan kendaraan.
“Aturan ketat bagi pembeli baru yang akan membeli kendaraan bermotor, harus punya garasi di dalam rumah, pengenaan pajak tinggi bagi pemilik kendaraan bermotor lebih dari 2 untuk nama yang sama, dan lain-lain,” kata dia.
Kendati demikian, kata Daniel jika sistem ganjil genap ini pun tenyata memang benar-benar diterapkan, pihaknya pun tak akan tinggal diam. PDOI akan melakukan aksi unjuk rasa, hingga menggugat ke Mahkamah Agung.
“Kami juga berencana akan menggugatnya melalui uji materiil ke Mahkamah Agung jika aturan ganjil genap benar-benar diterapkan di Jatim,” kata dia.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo dengan tegas memastikan bahwa kebijakan ganjil genap tersebut tak akan di terapkan di Jatim.
“Tidak ada program tentang ganjil genap untuk Jatim, titik,” kata Soekarwo saat ditemui di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa.
Kebijakan ganjil genap ini sebelumnya mencuat karena Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Jatim mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) tentang pemberlakuan nomor ganjil genap, Senin (3/12).
Soekarwo membantah hal itu. Ia menyebut FGD tersebut hanyalah permintaan Menteri Perhubungan dalam konteks melakukan diskusi saja soal ganjil genap.
“Saya dapat perintah langsung dari Menteri Perhubungan bahwa Jatim harus lakukan diskusi soal ganjil genap, itu saja,” kata dia.
Dengan adanya hal itu, pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengimbau kepada seluruh masyarakat baik itu komunitas maupun warga secara umum untuk tidak percaya akan wacana itu.
“Sekali lagi saya tegaskan di Jatim tidak ada konsep ganjil genap,” kata Pakde, menegaskan.
Menurut dia, setiap program yang dimiliki pemerintah pusat di Jakarta, tidak perlu harus selalu diikuti oleh pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengimbau agar Kota Surabaya untuk segera menerapkan kebijakan ganjil genap. Sebab aturan ini dianggap berhasil mengurangi kemacetan.
Surabaya, kata dia, diharapkan untuk segera menerapkan kebijakan itu, agar tak terlambat seperti halnya Jabodetabek. Bambang juga siap menawarkan dirinya untuk membantu penataan transportasi di provinsi paling timur pulau Jawa ini.
“Kita ketahui bahwa di Jabodetabek kita relatif terlambat. Oleh karena itu, saya mengimbau ingin membantu Kota Surabaya, kami siap membantu Pak Kadishub untuk menata transportasi di Surabaya,” kata Bambang, Senin.
(cnnindonesia/tow)
