Status legal transportasi daring disambut suka cita oleh banyak kalangan. Salah satunya Chief Human Resourches Officer Go-Jek Indonesia, Monica Oudang. Ia mengaku senang dengan PM Nomor 26/2017 karena transportasi daring telah menjadi transportasi legal.
“Kami sekarang sudah mendapatkan status angkutan khusus sehingga legal,” kata Monica dalam acara diskusi “Masa Depan Tranportasi Daring” di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Juni 2017.
Monica juga menambahkan bahwa pihaknya selalu berkomunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, saat ini sudah ada sejumlah pemerintah daerah yang sudah memasukkan rekomendasi tarif dan ketentuan tersebut akan dicoba sebaik mungkin untuk diikuti Go-Jek.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan transportasi online yang saat ini banyak beroperasi di kota-kota besar mendapatkan status legal sebagai angkutan sewa khusus berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017.
“Dengan lahirnya PM Nomor 26/2017 adalah sebuah bentuk keyakinan bahwa angkutan sewa khusus merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari dan ini sudah menjadi keseharian,” kata Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana.
Baca Juga: Polemik Penentuan Tarif Batas Bawah dan Atas, KIR serta Pembatasan Kuota Transportasi Daring…
Menurut Mulyana, dalam regulasi itu banyak hal yang diakomodir berdasarkan masukan dari sejumlah pihak seperti bukan hanya soal legalitas, tetapi hal lain yang kerap jadi hambatan transportasi online.
Dia mengemukakan, taksi online tidak bisa disamakan dengan taksi reguler sehingga dicari nomenklatur lain yaitu angkutan sewa khusus, yang dibedakan dengan angkutan sewa umum.
Kementerian Perhubungan ingin berbagai angkutan baik seperti taksi reguler maupun transportasi daring dapat terwujud secara harmonis sehingga industri angkutan di kawasan perkotaan juga berjalan baik.
Mengenai kebijakan penetapan tarif batas bawah, hal itu dilakukan agar jangan sampai pendapatan baik taksi reguler maupun transportasi online mendapat pendapatan di bawah UMR.
“Sedangkan penetapan tarif batas atas untuk melindungi konsumen,” katanya. Ia menambahkan, pihaknya telah mengundang dinas-dinas perhubungan daerah untuk membahas soal tarif pada Senin [19/6/2017].
Kementerian Perhubungan saat ini mengklaim sedang mengadakan riset terkait dengan kuota dan tarif taksi daring karena pemerintah harus menetapkan hal tersebut dengan sangat berhati-hati.
Terkait digital dashboard, dia berharap agar sudah dapat diakses sehingga akan sangat bermanfaat dalam melakukan monitoring pengawasan lapangan, seperti untuk mengetahui berapa jumlah taksi daring yang beroperasi di suatu daerah.
Dengan demikian, lanjutnya, sehingga dapat diketahui pemberi izin di daerah tersebut dan seluruhnya bakal diketahui berapa jumlah taksi daring di seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk KIR di lapangan dinilai agak sedikit terjadi hambatan kelambanan, tetapi diharapkan dengan telah diluncurkannya KIR swasta beberapa waktu lalu maka diharapkan persoalan yang di lapangan yang dihadapi taksi daring terkait proses untuk memperoleh KIR juga dapat diatasi.
(Tirto/tow)
