Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, rencana penghapusan larangan sepeda motor di jalur Sudirman-Thamrin tak cukup untuk menata Jakarta. Kebijakan ini juga harus dibarengi dengan solusi yang matang.
“Solusinya jika tetap dihapus, salah satunya adalah percepat penerapan jalan berbayar elektronik progresif untuk semua kendaraan motor dan mobil, yang semakin mahal pada jam-jam padat pagi dan sore,” kata Nirwono saat dihubungi media, Kamis 09 November 2017.
Baca:
- Pelarangan Sepeda Motor Melintas di Jalan Sudirman Dinilai Diskriminatif
- Larangan Ojek Online Dinilai Tak Menyelesaikan Masalah
Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga harus terus gencar dalam memperbaiki pelayanan transportasi umum. Masalah kenyamanan dan ongkos yang murah harus menjadi fokus utama.
“Tetap kembangkan lebih optimal transportasi massal seperti MRT, LRT dan Bus TransJakarta. Integrasikan dengan baik, serta tiket yang murah OK Otrip Rp5 ribu untuk semua pejalan sekali jalan,” ujar dia.
Sementara itu, pejalan kaki juga tak boleh dilupakan oleh jajaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pengendara motor tak boleh menggunakan trotoar yang menjadi hak pejalan kaki.
“Bangun trotoar yang lebar sesuai rencana semula dan pastikan penegakan hukum yang tegas dan rutin bagi pelanggar yang menerobos masuk ke trotoar untuk melindungi pejalan kaki,” tutur dia.
(metrotvnews/tow)
