Perseteruan antara taksi online dengan taksi konvensional tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan dunia lainnya. Salah satunya terjadi di Sydney, Australia (negara bagian New South Wales/NSW).
Taksi online mulai muncul di Sydney pada akhir tahun 2012. Pada saat itu belum ada konflik yang mencuat. Namun demikian, lambat laun kehadiran taksi online mengancam eksistensi taksi konvensional. Pada akhirnya konflik diantara dua jenis operator taksi ini pun memuncak hingga terjadi bentrokan fisik. Persis seperti yang terlihat di berita-berita di Indonesia.
Baca:
Para supir taksi konvensional berdemo di depan gedung Parlemen NSW
Lalu bagaimana pemerintah NSW bersikap atas perseteruan itu? Pemerintah NSW mengeluarkan Peraturan Point-to-Point Transport (Taxi and Hire Vehicle) Bill 2016. Beberapa hal dari Peraturan tersebut yang dapat dijadikan masukan bagi penyelesaian konflik serupa di Indonesia antara lain:
1. Reformasi Indsutri Taksi
Dalam peraturan sebelumnya, taksi online tidak termasuk sebagai subjek hukum. Sehingga aturan yang berlaku bagi taksi konvensional tidak dapat diberlakukan kepada taksi online. Oleh karena itu, Pemerintah NSW mereformasi klasifikasi moda transportasi yang awalnya berdasarkan jenis kendaraan dan peruntukkannya, diubah menjadi berdasarkan moda pelayanan. Pada peraturan yang baru, industri taksi dibagi menjadi moda layanan secara langsung, moda layanan dengan pemesanan, dan moda layanan sewa kendaraan.
Dalam prakteknya, taksi konvesional memberikan dua jenis layanan yaitu dengan dicegat langsung di jalan dan dengan pesanan melalui telepon atau aplikasi. Sementara, taksi online masuk dalam kategori layanan dengan pesanan yang dilakukan via aplikasi atau lainnya.
Dengan masuknya taksi online dalam peraturan ini, Pemerintah NSW dapat memberlakukan pengaturan yang sama kepada taksi konvensional dan taksi online. Pemerintah Australia sangat menjunjung tinggi perlindungan konsumen dalam setiap aspek perekonomian. Dalam konflik ini, Pemerintah NSW mengedepankan perlindungan bagi konsumen dengan menetapkan standar yang sama untuk dipenuhi baik oleh taksi konvensional maupun taksi online.
Penekanan utama yang perlu ditaati oleh kedua operator taksi ini adalah standar keamanan dan keselamatan. Seperti contohnya pemasangan kamera CCTV, alat pelacak kendaraan, asuransi kecelakaan yang komprehensif, tombol darurat kecelakaan, batas umur kendaraan, dsb.
Dalam penetapan harga, Pemerintah NSW juga menjunjung tinggi perlindungan bagi konsumen. Dengan cara memberikan kepastian bagi konsumen atas biaya yang akan mereka bayarkan. Untuk moda layanan dengan pemesanan dan sewa kendaraaan sudah jelas bahwa sebelum melakukan pemesanan, konsumen sudah mengetahui berapa tarif yang perlu dibayarkan.
Bagaimana dengan moda layanan secara langsung? Pemerintah NSW menetapkan batas tarif maksimal yang boleh dibayarkan oleh konsumen. Hal itu dilakukan untuk melindungi agar konsumen tidak terjebak penipuan. Sementara untuk besaran tarif yang dikenakan dan jenis penghitungannya, Pemerintah NSW tidak mengatur dan menyerahkan kepada persaingan di antara para operator.
Dengan Peraturan baru ini, Pemerintah NSW berinovasi agar dapat mengakomodir seluruh pihak dengan penekanan utama kepada perlindungan konsumen. Untuk mempelajari lebih lanjut Peraturan Point-to-Point Transport (Taxi and Hire Vehicle) Bill 2016, silahkan masuk ke laman web Parlemen NSW di www.parliament.nsw.gov.au.
(kumparan/tow)
