Berbagai badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta Indonesia sudah menunjukkan ketertarikannya untuk melakukan ekspansi bisnis ke Filipina.
Pasalnya, negara tetangga di ASEAN itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta jumlah penduduk yang banyak, sehingga Filipina menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pebisnis Indonesia.
Selain itu, pemerintah Filipina juga sedang gencar melakukan deregulasi maupun reformasi birokrasi, yang serupa dengan upaya pemerintah Indonesia saat ini, untuk menarik lebih banyak investor asing.
“Saya lihat mereka secara umum sangat terbuka, makanya mereka melakukan deregulasi di mana-mana,” kata Hastin Dumadi selaku Kepala Sub Direktorat I Direktorat Jenderal Asia Tenggara kepada awak media seusai mengikuti pertemuan bilateral antara Kementerian Luar Negeri Indonesia-Filipina hari Senin (20/8/2018).
Hastin mengatakan PT Wijaya Karya (WIKA) saat ini sedang mengerjakan beberapa proyek mulai dari jalan raya, jembatan sampai rumah sakit di Filipina. PT Industri Kereta Api (INKA), yang dua kali memenangkan tender pada bulan Januari dan Juni di negara itu, juga sedang melakukan pembangunan jaringan kereta api serta penyediaan lokomotif dan gerbong kereta.
Selain itu, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) juga sudah mengirimkan dua unit pesawat NC212i untuk Angkatan Udara Filipina.
Di sisi swasta, Hastin mengatakan Alfamart bersama dengan mitra lokalnya sudah membuka 400 gerai di Filipina per bulan April. Minimarket itu pun menargetkan untuk memiliki total 550 gerai di negara itu sampai akhir tahun ini.
Waralaba asal Indonesia JCO juga sudah mudah ditemui di berbagai pusat perbelanjaan di Filipina dan menjadi tempat nongkrong warga setempat. Perusahaan rintisan (startup) penyedia layanan ojek online Go-Jek turut berminat membuka bisnis di sana, kata Hastin.
Sepanjang tahun 2017, neraca perdagangan antara Indonesia dan Filipina tercatat senilai US$7,4 miliar (Rp 108 triliun) dan Indonesia mengalami surplus $5,7 miliar. Perdagangan Indonesia ke negara itu juga meningkat 22,8% tahun lalu.
Pemerintah Filipina mengapresiasi berbagai investasi Indonesia yang sudah masuk dan turut membantu pembangunan negaranya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano yang melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, hari Senin.
Ojek Online sampai Minimarket RI Ekspansi Bisnis ke Filipina
“Beberapa hal yang dibahas [termasuk] apresiasi Filipina terhadap aktivitas swasta Indonesia yang sudah banyak beroperasi di sana, termasuk investor untuk pembangunan jalan. Filipina mengharapkan agar keterlibatan private sectors [sektor swasta] Indonesia dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang, termasuk di wilayah selatan Filipina, setelah berlakunya Bangsamoro Organic Law,” kata Retno kepada para jurnalis seusai pertemuan.
Bangsamoro Organic Law adalah wilayah otonom untuk kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang akan mulai berlaku terhitung sejak tahun 2022. Keputusan pembentukan wilayah yang mencakup Mindanao, pulau terbesar di negara itu, dan puluhan pulau kecil di sekitarnya telah disetujui oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada bulan Juli.
“Di Bangsamoro Organic Law ini akan ada pemerintah yang otonom, tentunya di situ akan mulai dibangun kegiatan-kegiatan ekonomi. Sebagai negara yang bertetangga dekat, beliau [Menlu Filipina] mengharapkan agar Indonesia dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut,” ujar Retno.
Alasannya, kata Retno, selain karena Indonesia sudah berpengalaman berinvestasi di Filipina juga karena ada kedekatan budaya antara Indonesia dan Filipina bagian selatan.
(cnbcindonesia/tow)
