Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pemerintah menjaga dua kepentingan antara pengusaha transportasi berbasis aplikasi dan driver ojek online. Kepentingan tersebut antara lain mulai dari bagaimana melayani masyarakat hingga tarif transportasi yang terjangkau.
“Ya pemerintah harus menjaga dua kepentingan dari pada perusahaan dan pengemudi. Bagaimana melayani masyarakat dengan baik dan kepentingan masyarakat, menjaga keamanan, kenyamanan, dan harga, jangan terlalu mahal. Itu pemerintah menjaga kepentingan seperti itu,” kata JK di kantornya, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/4).
Dia juga menginginkan agar pengusaha transportasi online membuat aman konsumennya. Salah satu caranya dengan mencatat seluruh driver atau ojek online yang dimiliki.
“Ya kalau yang berbuat siapapun itu mudah ditangkap siapapun kalau online itu. Karena langsung tercatat dengan siapa mau ke mana. itu mudah. Dan hampir semua sopir yang menyebabkan masalah kepada konsumennya bisa langsung dipidanakan,” kata JK.
Diketahui sebelumnya, ojek online telah diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (27/3). Dari pertemuan tersebut Jokowi meminta ada patokan harga bagi para pengemudi ojek online (ojol) sebagai solusi dari perang tarif yang dikeluhkan para pengemudi.
“Tapi menurut saya, memang harus ada patokan harga bawah, harga atas. Mungkin ke situ, tapi belum. Besok akan diputuskan setelah pertemuan dilakukan,” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (27/3).
Namun Presiden belum menetapkan solusi untuk jalan tengah perang tarif tersebut. “Besok-besok dibicarakan dulu,” ungkap Presiden.
(merdeka/tow)
