Walikot Serang Tb Haerul Jaman mengatakaan bahwa saat ini pihaknya tengah merumuskan solusi bagi konflik yang terjadi antara Ojek Pangkalan (Opang) dan Gojek.
Ia mengatakan keberadaan Gojek tidak dapat dihindari karena merupakan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat perkotaan. Karena itu Pemerintah Kota Serang akan berusaha mencari solusi agar antara ojek konvensional dan Gojek dapat berjalan bersama-sama tanpa saling merugikan.
“Kami terus mencoba seperti apa agar dua-duanya dapat terakomodir. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa dilakukan kedua belah pihak sehingga semuanya bisa terkomodir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada solusi,” ujar Jaman, Selasa (10/10/2017).
Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub Kota Serang, Bambang Gartika mengatakan Dishub tidak mengeluarkan izin angkutan roda dua karena diaturan tidak ada. Dishub hanya mengeluarkan izin angkutan untuk roda empat.
Sebelumnya Puluhan driver ojek pangkalan (Opang) menggeruduk gedung DPRD Provinsi Banten, Kecamatan Curug, KP3B, Kota Serang, Senin (9/10/2017). Mereka meminta Pemda setempat menghentikan operasi Gojek yang beroperasi di Kota Serang dan sekitarnya.
Baca:
- JK Sebut Pendidikan Harus Bisa Secanggih Sistem Ojek Online
- Pengemudi Transportasi Online Kerap Diintimidasi
Salimin salah seorang perwakilan Opang menyatakan bahwa keberadaan Gojek sudah meresahkan para Opang. Sebab, pendapatan para Opang menurun. Selama ini penghasilan para opang berkurang hingga mencapai 70 persen. Kata dia, banyak driver Gojek juga tidak mematuhi aturan trayek yang dibuat para Opang.
“Untuk itu pada pemerintah daerah agar memperhatikan nasib para opang. Kami meminta Gojek dihapus. Dan kami meminta kejelasan izin Gojek yang sudah beroperasi di Kota Serang,” ujarnya saat audiensi di gedung DPRD Provinsi Banten.
Dia mendesak Pemprov dan DPRD Banten beserta OPD agar dapat menertibkan trayek Gojek. Kata dia, Pemerintah beserta aparaturnya harus proaktif menyelesaikan perselisihan antara Gojek dan Opang.
(bantennews/tow)
