Rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) kini tengah mencuat ke publik dan diperkirakan berdampak negatif bagi konsumen dan mitra pengemudinya. Research Institute of Socio-economic Development (Rised) menyatakan, apabila tarif ojek online naik, tidak tertutup kemungkinan konsumen akan kembali menggunakan kendaraan pribadi.
Padahal, saat ini ojek online banyak digunakan konsumen untuk menunjang mobilitas tanpa mengendarai kendaraan pribadi.
“Bayangkan kalau kemudian kita menaikkan tarif ojol, jadi yang tadinya sudah nayaman menggunakan ojol bisa kembali lagi menggunakan kendaraan pribadi,” kata Ketua Tim Peneliti Rised Rumayya Batubara di Jakarta, Senin (11/2/2019).
Rumayya menyebutkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Rised pada Januari lalu, terungkap secara umum ojek online dimanfaatkan konsumen untuk menunjang aktivitasnya, seperti pergi ke kantor hingga ke stasiun transportasi publik.
“71 persen memanfatkan ojol untuk (pergi) sekolah dan kantor. 40 persen menggunakan ojol untuk pergi ke stasiun atau terminal. Artinya, ini menjadi supporting system transportasi publik yang sudah ada,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kenaikan tarif ojek online membuat masyarakat atau konsumen berpikir ulang untuk menggunakannya. Mereka akan mengalkulasi pengeluaran ketika hendak pergi ke suatu tempat. Ujungnya, mereka kembali menggunakan kendaraan pribadi.
“Kenaikan tarif berpotensi memperparah kemacetan. Ada potensi kemacetan kalau kita memaksakan kenaikan tarif karena ini akan (mengurangi) penggunaan transportasi publik. Konsumen kembali menggunakan kendaraan pribadi,” kata Rumayya.
Menurut dia, wacana kenaikan tarif ojek online akan memberikan dampak negatif kepada pengemudi meski tujuan utamanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kenaikan tarif ini membuat konsumen enggan menggunakan ojek online lagi sehingga pendapatan mereka seiring waktu berkurang.
“Ternyata konsumen sangat sensitif terhadap harga. Alih-alih mendapatkan keuntungan dari kenaikan tarif, justru malah ada pengurungan pendapatan,” katanya. Rised melakukan survei terhadap 2.001 responden yang tersebar di 10 provinsi dan berlangsung selama dua minggu pada Januari 2019.
(kompas/tow)
