Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih melakukan kajian terkait dengan pembatalan Permenhub Nomor 26 tahun 2017 tentang Transportasi Online oleh Mahkamah Agung.
“Pada dasarnya kita setuju apapun dengan keputusan pemerintah. Kita akan mengutamakan kepentingan untuk transportasi konvensional,” kata Bupati setempat Cellica Nurrachadiana di Karawang, Rabu (23/8/2017).
Untuk menghindari konflik antara transportasi online dengan transportasi konvensional, kini Pemkab Karawang masih akan terus melakukan rapat gabungan dengan pihak kepolisian setempat.
“Kita memang sudah menemukan ada taksi dan ojeg online yang beroperasi di Karawang. Untuk menghindari konflik, kita akan kaji terlebih dahulu cara menanganinya,” kata dia.
Baca:
- Anggota DPR Minta Kemenhub Buat Regulasi yang Mudahkan Transportasi Online
- Tolak Transportasi Online Sama Saja Melawan Perkembangan Kebudayaan & Teknologi
Saat ini bupati mengaku belum menegaskan penolakan keberadaan transportasi online di Karawang. Sebab itu masih dalam proses kajian.
“Kita belum melarang, akan kita lakukan kajian terlebih dahulu. Bagaimana ini menyangkut dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi kita pastikan akan mendahulukan kepentingan transportasi konvensional,” katanya.
Sebelumnya ribuan sopir angkutan kota, menggelar aksi unjuk rasa di Karawang untuk menolak keberadaan transportasi online di Karawang.
(suara.com/tow)
