Datangi DPRD Jatim, Driver Online Minta Pemprov Aktifkan Program Pengaman Sosial

Muzammil Syafii, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur menemui perwakilan pengunjuk rasa driver ojek online, Selasa (6/4/2021). Foto: Anton suarasurabaya.net

Kantor DPRD Jawa Timur (Jatim) digeruduk ratusan pengemudi online pada Selasa (6/4). Mereka menuntut Pemprov Jatim memberlakukan kembali program jaring pengaman sosial (JPS) untuk membantu para pengemudi selama pandemi Covid-19.

Humas Front Driver Ojek Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) David Walalangi meminta pemprov memberlakukan program subsidi BBM baik dengan program langit biru (PLB) atau program subsidi lainnya.

Juga berantas oknum debt colector, potongan 20 persen bagi driver yang memberatkan, CSR dari perusahaan aplikasi untuk driver online, dan standart tarif netto driver,” ucap David, seperti dilansir dari JawaPos.com.

Sebelumnya, dia mengakui perwakilan Frontal sempat menemui Pemprov Jatim untuk melakukan mediasi, pada Senin (5/4). Namun kedua belah pihak tidak menemukan jalan keluar. Sehingga massa pun memilih untuk turun ke jalan.

Baca Juga :  Setelah Berkoar dan Menghina Ojol, Pria di Kediri Akhirnya Minta Maaf

Mediasi Senin kemarin bersama teman-teman dari Pemprov Jatim. Kemarin bilangnya itu akan disampaikan. Jadi tidak ada yang pasti, terus mengenai aplikator juga masih seperti itu,” keluh David.

Karena tidak ada jalan keluar, mereka pun sepakat menggelar demonstrasi agar Pemrov Jatim bertindak proaktif.

Ojol adalah warga Jatim yang juga layak diperhatikan. Harusnya gubernur proaktif, karena masyarakat yang bekerja sebagai driver online ini, merupakan warga Jatim, kenapa harus menunggu ada aksi baru ada reaksi?” ujar David.

(TOW)

Loading...