Kementerian Perhubungan telah memberi teguran keras secara tertulis kepada manajemen aplikator penyedia jasa angkutan berbasis daring Grab Indonesia. Teguran terkait beberapa kejadian pelecehan seksual yang dilakukan mitra pengemudi terhadap penggunanya.
“Benar, surat sudah terkirim saat audiensi dengan Grab, kemarin,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, saat diminta konfirmasinya, di Jakarta, Selasa.
Budi menyebutkan, teguran tertulis kepada Grab Indonesia terutama terkait persoalan seperti pelecehan dan kriminalitas berulang yang dilakukan mitra pengemudinya. Teguran ini merupakan sanksi jangka pendek karena regulasi pemberian sanksi terkait operasional transportasi online masih dalam proses perumusan oleh Kementerian Perhubungan.
“Tapi, bukan berarti kami tidak bisa lebih keras,” ujarnya. Justru, kata Budi, audiensi dilakukan sebagai upaya menekan Grab untuk bisa menjamin peningkatan pelayanan, keamanan, dan keselamatan penggunanya. “Kalau memang tidak bisa berubah juga, sanksi lebih keras pasti kami turunkan,” ujar dia.
Dalam dua bulan belakangan, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum mitra pengemudi Grab terhadap penumpangnya memang marak terjadi. Terakhir dialami anak berumur 16 tahun seorang pengemudi Grab berusia 33 tahun di Surabaya, Jawa Timur, pada 9 November 2018.
Pengemudi tersebut diduga menggunakan modus pendekatan sebagai pacar terhadap konsumen yang menjadi korbannya tersebut. Saat ini, kasus tersebut sudah dalam penanganan Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
Pada awal Oktober, Grab Indonesia juga mengumumkan telah membekukan sementara akun sopir Grabcar yang mencium seorang penumpang perempuan di Jakarta. Peristiwa itu viral di media sosial karena selain melecehkan penumpangnya, pengemudi Grab itu juga meminta agar penumpang tersebut memberikannya skor bintang lima.
(msn.com/tow)
