Pembatasan driver ojek online sulit dibendung. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mengaku, tidak bisa membendung kecuali diblokir langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). “Kami tidak bisa membendung, karena berbasis aplikasi dari aplikasi. Di pusat atau kominfo yang bisa blokir itu,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Ismansyah.
Dia menyebut, kalau mau membatasi jumlah driver pun ada penghitungan sendiri. Mulai dari perbandingan dengan jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan luas wilayah Samarinda.
Baca:
- Ribuan Warga Samarinda Menggantungkan Hidup dari Ojek Online
- Sempat Bersitegang, Driver Go-Jek dan Sopir Angkot di Samarinda Sepakat Damai
Jumlah driver ojek online di Kota Tepian, diyakini sekitar 6.200 orang dengan dua perusahaan yang mendominasi, yakni Go-Jek dan Grab. Go-Jek lah yang terbesar, sekitar 5.000 orang terdaftar di sistem. Sedangkan jumlah penduduk Samarinda berdasarkan sensus BPS 2015 berjumlah 812.597 jiwa.
Dengan kata lain, sekitar 0,6 persen penduduk Kota Tepian menggantungkan hidup menjadi driver Go-Jek. Sedangkan untuk GrabBike memiliki anggota sekitar 1.200 orang atau 0,2 persen dari penduduk Kota Samarinda. Artinya 0,8 persen penduduk Samarinda terlibat di bisnis ojek online tersebut. “Tidak bisa sembarangan menentukan, meskipun itu tetap dari pihak aplikatornya,” terangnya.
Dia mengatakan, setelah ada kejelasan dari Kemenkominfo, barulah pemerintah berani keluarkan aturan berupa SK wali kota atau sejenisnya untuk membatasi jumlah drivertersebut. “Pemerintah hanya keluarkan aturan, yang membatasi tetap pihak aplikatornya,” sebut dia.
Prinsipnya, kata dia, pemerintah tidak ingin membatasi hak warga untuk mencari nafkah. Namun kalau ternyata jumlahnya dianggap berlebih dan menjadi masalah, barulah bisa dikeluarkan aturan.
“Sementara ini belum ada riak-riak atau konflik,” sambungnya. Memang, lanjut dia, jumlah driver online perlu ada pembatasan karena dikhawatirkan dapat memicu konflik. Menurutnya, semakin banyak jumlah driver kendaraan umum berbasis online pada satu perusahaan, bakal memunculkan persaingan.
“Itu yang kami jaga, jangan sampai terjadi gesekan di lapangan,” ungkap mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda itu.
(fajar.co.id/tow)
