Transonlinewatch- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan para operator transportasi dalam jaringan (dariing) atau online melakukan perbaikan sesuai kesepakatan yang dicapai.
“Kami ingin bahwasanya pengertian itu ada, tapi memang tampaknya ada operator yang ingin spekulasi, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu saya mengimbau operator transportasi online melakukan perbaikan.
Kedua, para pengemudi juga diimbau agar jangan bersikap frontal, carilah cara-cara yang lebih bersifat elegan. Kami akan mempertemukan mereka,” ujar Menhub di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu.
Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa pihaknya sebetulnya sudah mengantisipasi demonstrasi-demonstrasi dari pengemudi transportasi daring sejak awal, dengan menginventarisasi pendapat dari semua pihak baik itu penumpang maupun pengemudi.
Aspirasi tersebut sudah diserap oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan telah diserahkan kepada para operator transportasi daring.
Terkait apakah Kemenhub akan menjatuhkan sanksi kepada operator transportasi daring yang bermasalah tersebut, Budi menegaskan jika mereka sudah berlebihan maka dirinya akan memberikan sanksi kepada operator tersebut.
“Satu waktu kalau mereka (operator) sudah berlebihan, kita akan menjatuhkan sanksi,” tegas Menhub usai menutup Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (DPM) di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug Tangerang.
Online (Aliando) di depan Gedung Lippo, Kantor Grab Indonesia, yang membuat kemacetan di Jalan Rasuna Said Jakarta pada Selasa (13/11).
Aksi itu mengundang keprihatinan Menhub yang meminta para pengemudi transportasi daring itu untuk tetap mengutamakan aspek kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas saat melancarkan unjuk rasa.
“Di satu sisi saya mendukung penyampaian aspirasi oleh teman-teman pengemudi taksi online akan tetapi di sisi lain saya sangat menyayangkan aksi ini hingga sampai menutup jalur jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan,” ujarnya pada keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/11).
(antaranews/tow)
