Ratusan orang dari paguyuban taksi konvensional dan sopir angkot berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Selatan di Palembang. Mereka meminta Pemda menyetop operasi angkutan online.
Dikutip dari pantauan detikcom, dengan pengawalan ketat kepolisian, massa berkumpul di halaman kantor DPRD Sumsel sejak pukul 09.00 WIB dan memarkir seluruh kendaraan mereka. Selanjutnya massa berjalan sekitar 500 meter menuju halaman kantor Gubernur, Jalan A Rivai, untuk menyampaikan orasi.
“Kami meminta Gubernur Sumsel membuat kebijakan agar angkutan online, baik Go-Jek maupun Grab, tidak beroperasi di Palembang. Kami akan terus mogok dan mendatangi kantor Gubernur jika tetap mereka beroperasi,” ujar Syafarudin Lubis selaku koordinator aksi dalam orasinya di halaman kantor Gubernur Sumsel, Rabu (27/9/2017).
Selain sopir taksi konvensional dan angkot, massa datang dari sopir ojek pangkalan dan becak motor, yang ikut menolak keberadaan angkutan online. Massa menilai penghasilan mereka menurun anjlok sejak keberadaan angkutan online di Palembang.
“Kami sudah jelas secara aturan bahwa semua aturan yang berlaku kami ikuti, mulai pelat angkutan warna kuning, izin trayek, dan lain sebagainya. Tapi angkutan online tidak ada sama sekali dan inilah yang kami tolak,” sambungnya.
Baca:
- Tetapkan Aturan Taksi Online, Pemprov Sumsel Sebut Butuh Waktu 6 Bulan
- Awak Angkot Sering Bikin Rusuh, Kemenhub RI Minta Pemda Jaga Kondusifitas
Sementara itu, Kabag Ops Polresta Palembang Kompol Marully Pardede mengatakan, dalam mengawal jalannya aksi, Polresta Palembang menurunkan 739 personel gabungan. Personel disebar di beberapa titik kerawanan saat massa menggelar aksi.
“Personel ada 739, yang disebar di beberapa titik rawan, karena aksi hari ini tidak hanya di kantor Gubernur. Ada di Jembatan Ampera, flyover Kertapatih, kantor DPRD Sumsel, dan beberapa titik lain yang menjadi pusat orasi,” terangnya.
(detik/tow)
