Tanggapi Demo, Kadishub DKI Jakarta Tegaskan Kendaraan Online Wajib Bayar ERP

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat hendak rapat membahas penerapan ERP di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023). Tribunjakarta.com/Elga Hikari Putra

Ratusan pengendara ojek dan taksi online hari ini, Rabu (25/1/2023) menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar.

Menangapi adanya demo ojol menolak jalan berbayar, Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo justru menegaskan bahwa kendaraan online akan tetap diwajibkan bayar ketika nantinya Electronic Road Pricing (ERP) diterapkan.

Dia mengatakan pihaknya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun nantinya hanya ada tujuh jenis kendaraan yang digratiskan ketika melewati jalan berbayar yakni sepeda listrik, kendaraan dinas instansi pemerintah TNI-Polri selain plat hitam, kendaraan plat kedutaan, mobil ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran.

“Yang demo ini kan angkutan online ya. Jadi sebagaimana dalam UU nomor 22 Tahun 2009 bahwa pengecualian itu hanya untuk plat kuning dan mereka angkutan online ini kan sekarang masih plat hitam,” kata Syafrin di DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Hari ini, sejatinya Syafrin akan ikut rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta membahas wacana penerapan jalan berbayar atau ERP.

Namun rapat harus kembali ditunda karena adanya petinggi Pemprov DKI Jakarta yang kembali absen.

Sementara itu, di luar gedung DPRD DKI Jakarta ratusan massa dari driver ojol dan taksi online menggelar aksi unjuk rasa menolak jalan berbayar.

Dua pimpinan Komisi B DPRD DKI Jakarta menemui massa ojol dan taksi online yang demonstrasi menolak penerapan jalan berbayar atau ERP di depan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Massa aksi ojol yang menggelar aksi demo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Massa aksi ojol yang menggelar aksi demo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023). (Dionisius Arya Bima Suci/TribunJakarta.com)

 

Dua anggota DPRD DKI yang menemui massa aksi yakni Ketua Komisi B Ismail dan Sekretaris Komisi B Wa Ode Herlina.

Keduanya menemui pendemo sekira pukul 14.20 WIB setelah massa aksi mengancam akan merangsek masuk ke dalam Gedung DPRD jika tak juga ada perwakilan dewan yang menemui mereka.

Awalnya Ismail dan Wa Ode hendak menjawab tuntutan massa melalui pengeras suara dari balik gerbang gedung DPRD DKI Jakarta.

Namun karena suara mereka tak terdengar jelas membuat mereka diminta koordinator aksi untuk naik ke atas mobil komando.

“Bapak naik saja menyampaikan dari mobil komando. Kami semua menjamin keamanan bapak,” ujar perwakilan akso kepada Ismail.

Ismail pun mengiyakan tawaran tersebut. Bersama Wa Ode, ia naik ke atas mobil komando yang terparkir di depan gedung DPRD DKI Jakarta.

(tow) Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com

Loading...