Perjuangkan Nasib, Ojek Online Jabodetabek Lakukan Audiensi dengan Fraksi PAN

Ojek Online (Ojol) Jabodetabek terus memperjuangkan nasibnya, demi mendapatkan aturan yang memihak pengemudi sehingga tidak lagi hanya menguntungkan perusahaan operator. Terkait hal itu, Ojol melakukan audensi dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) di ruang Rapat FPAN DPR.

Kedatangan rombongan Ojek Online (Ojol) ini juga berkaitan dengan permasalahan Transportasi Darat Berbasis Teknologi serta usulan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). Perwakilan Ojek Online ini diterima Anggota Komisi V DPR RI FPAN, Sungkono dan Intan Fauzi.

Selama ini, operasional Ojol dinilai belum dilindungi oleh payung hukum yang jelas. Untuk itu, Wakil Rakyat dari Dapil Jabar VI Kota Bekasi dan Depok ini berjanji aspirasi Ojol akan diperjuangkan secara maksimal dalam pembahasan revisi UU LLAJ nanti.

“Dasar hukum ojek online akan diakomodir dalam pembahasan revisi nanti. Inilah yang perlu kita kawal bersama sehingga kendaraaan bermotor roda dua bisa masuk dalam definisi angkutan umum. Dengan adanya payung hukum ini maka pengemudi maupun penumpang itu terjamin, baik dari sisi keamanan dan kenyamanan,” ujar Intan.

Baca Juga :  Dituding Kerap Berikan Diskon, Grab: Diskon Untuk Purpose Tertentu

Seperti diketahui, pasal 47 UU LLAJ menyebutkan yang termasuk dalam kendaraan bermotor umum adalah mobil penumpang, bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Sementara sepeda motor, bukan kendaran umum untuk angkutan penumpang.

Selain itu, Pasal 23 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menyebutkan kendaraan bermotor yang diperbolehkan untuk mengangkut penumpang adalah mobil penumpang umum dan bus umum. Dengan demikian, transportasi umum berbasis aplikasi lainnya tidak diperkenankan beroperasi sebagai angkutan penumpang, apalagi barang.

Intan menilai, persoalan Ojol ini merupakan bukti tidak hadirnya negara dalam mengatasi persoalan yang menimpa warganya. Padahal, negara harus hadir, terutama dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai dan layak bagi warganya. “Jadi, apa yang menimpa driver Ojol ini bentuk ketidakhadiran negara dalam memberikan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Baca Juga :  Go-Jek Peduli, Salurkan Bantuan ke Ratusan Driver yang Terdampak Banjir di Samarinda

Lebih lanjut, Intan menyoroti soal relasi pekerjaan antara driver Ojol dan operator. Meskipun Ojol memang belum diatur terkait aktifitasnya di jalan raya, tetapi hak dan status antara karyawan dan pengusahanya tetap terikat dalam sebuah payung hukum. “Jadi, ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi yaitu menyangkut upah, masalah kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dll,” tegasnya.

Senada dengan Intan, Anggota Komisi 5 Sungkono mengaku siap memasukan usulan Ojol dalam revisi UU LLAJ nanti. Untuk itu, dia meminta driver Ojol ini berjuang bersama-sama supaya pemerintah betul-betul berpihak kepada nasib driver Ojol ini. “Jadi, komitmen kami Fraksi PAN memastikan adanya payung hukum yang jelas bagi Ojol ini,” tuturnya.

Baca Juga :  Keren! Raih Juara Dua Lomba IT Tingkat Internasional, Anak Driver Taksi Online Dapat Beasiswa Hingga S2

Namun demikian, Sungkono mengaku posisi Fraksi PAN bukanlah menjadi bagian dari pemerintahan saat ini. Sisi lain, F PAN bukan fraksi mayoritas di DPR sehingga tidak mudah bagi FPAN dalam mengambil keputusan. “Tetapi yakinlah, masukan dari rekan-rekan Ojol ini akan menjadi bahan pertarungan kami dalam membahas revisi UU Lalulintas nanti,” tegasnya.

Dia mengaku, perjuangan memuluskan usulan Ojol dalam revisi UU Lalulintas ini sangat berat karena melibatkan banyak kepentingan, baik politik maupun bisnis. Untuk itu, dia berharap agar Ojol ikut memantau setiap pembahasan revisi UU itu nanti. “Mari, kita kolaborasi dalam perjuangan ini. Kita ingin negara hadir dalam setiap bentuk kegiatan warga negaranya. Insya Allah, akan kita kawal aspirasi Ojol ini,” pungkasnya.

(sindonews/tow)

 

Loading...