Perda Ojek Online di Jatim Mulai Dirumuskan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mulai merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang ojek online. Langkah itu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Saya suruh menggarap. Prinsipnya tidak ada satu kehidupan yang tidak diatur. Tidak bisa kemudian dengan bebas menurut penafsiran sendiri-sendiri. Tugas negara membuat aturan supaya teratur,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada, Senin (25/12/2017).

Baca:

Dia mengatakan, aturan ini nantinya tidak digunakan untuk membatasi ojek online yang ada di Jatim. Justru, peraturan ini akan memberikan perlindungan terhadap konsumen atau menyelamatkan hak-hak penumpang.

Baca Juga :  Geger Virus Corona, Driver Taksi Online di Amerika Tolak Penumpang Asia

“Prinsip dasar satu, karena kendaraan harus tunduk terhadap undang-undang. Salah satunya adalah adanya pengecekan kendaraan yang layak beroperasi dan memenuhi syarat,” jelasnya.

Menurut Soekarwo, pengemudi ojek online bisa menaikkan standar saat kendaraan tidak memenuhi syarat. Pemberian standar kendaraan merupakan salah satu jaminan keselamatan bagi pengguna ojek online.

“Apakah body-nya dinaiki memenuhi standard atau tidak. Jadi prinsipnya perlindungan masyarakat Sangat urgent. Kalau numpak tidak ada standard keselamatannya, kayak apa,” kata Soekarwo.

Soal batas target pembahasan selesai, gubernur kelahiran Madiun tersebut tidaklah memberikan waktu. Namun, bila dirasa terlalu lama dan perlu segera ada putusan. Gubernur berjanji segera memutuskan perda tersebut. “Harus ada batas waktu,” tandasnya.

Baca Juga :  Agar Lebih Safety, Ini yang Dilakukan Go-Jek

Seperti diketahui, demo oleh pengemudi ojek online sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. Aksi damai yang dilakukan oleh pengemudi ojek online di Gedung Negara Grahadi Jl Gubernur Suryo dan Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan Surabaya merupakan bentuk aspirasi untuk mendorong regulasi ojek online.

Dalam aksinya itu, mereka menuntut agar Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan payung hukum, sehingga bisa lebih leluasa ketika beroperasi.

“Kami membutuhkan payung hukum agar bisa bekerja dan melayani masyarakat dengan tenang,” salah satu peserta aksi Bejo Irawan.

(rilis.id/tow)

Loading...