Penolakan Ojol Jadi Angkutan Umum Lawan Arus Jokowi

Pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Upaya legalisasi sepeda motor sebagai angkutan umum hingga diperbolehkan secara komersial membawa penumpang kemungkinan besar bakal gagal sebab muncul nada penolakan yang nyaring dari gedung DPR. Masa depan ojek online (ojol) bisa jadi bakalan semakin luntang-lantung.

Sejarah ojol di Indonesia berkaitan dengan Gojek yang meluncurkan aplikasi ponsel untuk pemesanan ojek pada 2015. Layanan berbasis online ini mengubah ojek konvensional menjadi modern, namun menjadi fenomena yang menuai banyak pertanyaan kritis terutama soal landasan hukum sebagai angkutan umum dengan legalitas mengangkut penumpang.

Ojol tidak masuk dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ojol saat ini diperbolehkan beroperasi dipahami karena diskresi Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Baca Juga :  Gak Becus Atur Ojek Online, Pengamat Sarankan Anies Belajar pada Risma

Meski demikian, dalam Permenhub 12/2019 tidak pernyataan motor sebagai angkutan umum.

Sejak beberapa tahun terakhir, para pengemudi yang kadung menjadikan ojol sebagai mata pencaharian melihat peluang mengubah status motor sebagai angkutan umum saat UU 22/2009 mau direvisi. UU 22/2009 telah disetujui DPR masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 yang kemudian bakal dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Pada Rabu (19/2), Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa, mengatakan, sebagian besar anggota Komisi V tidak setuju motor dijadikan angkutan umum. Alasan yang dikemukakan berdasarkan keselamatan sebab motor disebut paling banyak terlibat kecelakaan lalu lintas.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio yang dihubungi Jumat (21/2) menilai keputusan DPR itu sangat tepat, terlebih dikatakan karena kaitannya keselamatan. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, sebesar 75 persen kecelakaan yang terjadi di Indonesia di antaranya melibatkan motor.

Baca Juga :  Jadi Pelopor Tertib Lingkungan dan Berlalulintas, Ojek Online Disediakan Spot oleh Pemkab Bekasi

“Saya sangat setuju makanya saya tidak mendukung ojol. Itu berbahaya memang lihat saja sekarang. Satu sisi mengganggu masyarakat dan membahayakan. Tidak ada di dunia motor jadi angkutan umum banyak seperti di sini,” kata Agus.

Menurut Agus, Indonesia harus mencontoh negara lain yang dianggapnya tegas terhadap moda transportasi seperti ojol. Ia memberi contoh Filipina yang membuat ojol akhirnya ilegal.

Agus juga meyinggung kebijakan Presiden Joko Widodo yang dalam beberapa tahun ini dia katakan memperbolehkan perusahaan penyedia jasa transportasi online membuka cabang ojol di Indonesia. Saat ini disebut jumlah masyarakat yang menggantungkan nasib pada ojol sudah tidak terhitung lagi jumlahnya.

“Ya karena presiden yang mau. Soalnya hal ini pernah dilarang saat Menteri Perhubungan Jonan dan saya hadir dalam press conference. Jam 10 diumumkan [kalau ojol dilarang], tapi jam lima dianulir presiden,” ungkapnya.

Baca Juga :  Parah! Driver GrabCar Ini Masturbasi di Depan Penumpang Wanita

Ia mengatakan Jokowi tidak mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap keputusannya.

“Jadi itu katanya [Jokowi] alat transportasi murah buat rakyat, tapi itu melanggar aturan. Jadi presiden yang minta bahwa itu angkutan rakyat dan masih dibutuhkan, jangan dilarang kurang lebih begitulah. Sampai akhirnya Dirjen Perhubungan Darat memilih mundur,” kata Agus.

Jokowi merupakan salah satu tokoh yang mendukung perkembangan ojol di dalam negeri. Salah satu bentuk apresiasi dia bisa dinilai dari penunjukan Nadiem Makarim, pendiri Gojek, menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Artikel ini telah tayang di https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200223225409-384-477325/penolakan-ojol-jadi-angkutan-umum-lawan-arus-jokowi

Loading...