Pemerintah Tidak Siap Uji KIR, ICW: Awas Potensi Suap dan Pungli!

Bukti Kir

Pemberlakuan syarat uji KIR untuk taksi online sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 akan diberlakukan 1 Juni 2017.

Namun, sampai saat ini masih banyak daerah yang belum bisa menyiapkan fasilitas uji KIR yang layak untuk menerapkan aturan tersebut.

Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 merupakan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Taksi Online (berbasis aplikasi). Aturan itu mulai diberlakukan 1 April 2017 dengan masa transisi selama dua dan tiga bulan.

Untuk uji KIR, Kemenhub mensyaratkan aturan tersebut diberikan masa transisi selama dua bulan yang berarti akan resmi diberlakukan 1 Juni

Terkait ketidaksiapan uji KIR, Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya telah mengingatkan munculnya potensi pungli.

Baca Juga :  Wapres: Berpikirlah seperti GO-JEK Cs yang Bisa Jadi Solusi Atasi Kemacetan

Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri, mengatakan pemerintah harus membenahi fasilitas uji KIR karena pungli di antaranya muncul akibat pelayanan yang kurang optimal dan antrean panjang.

“Pemerintah harus memfasilitasi uji KIR yang lebih baik, karena pasti selalu ada godaan dari konsumen yang hendak mencari jalan pintas sehingga menggunakan fasilitas calo atau pemberi suap,” kata Febri.

Ia menyebutkan, saat ini taksi online jumlahnya mencapai puluhan ribu. Diperkirakan uji KIR akan membeludak karena tidak saja taksi online, tetapi juga kendaraan umum konvesional.

“Dengan kondisi antrean yang panjang dan keterbatasan fasilitas uji KIR, hal itu berpotensi memunculkan berbagai potensi penyalahan prosedur. Salah satunya adalah suap dan penggunaan calo,” kata Febri.

Baca Juga :  Larang Ojek Online, Bupati Banyumas Diprotes Netizen

Ia melihat pemerintah seharusnya sudah menyiapkan cara untuk mengantisipasi praktik pungli tersebut. Caranya, dengan menambah fasilitas uji KIR sekaligus memperbaiki layanan.

“Keberadaan fasilitas KIR harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, karena jumlahnya akan berbeda di setiap daerah dan melakukan inovasi dengan membuat sistem untuk menghindari pungli, suap, atau calo,” pungkas Febri.

(tribunnews/tow)

Loading...