Aplikasi ojek online Maxim menjalani audiensi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Malang Online Bersatu (MOB) pada Senin (18/9/2023).
Audiensi itu untuk menindaklanjuti aksi damai MOB yang menuntut berlakunya tarif dasar bawah dan pengurangan pemotongan aplikasi. Pihak aplikator lain terbesar di Kota Malang mendatangi audiensi, yakni Grab, dan Gojek. Namun, tidak semua aplikator di Kota Malang datang.
“Ada 10 aplikator di Kota Malang, kalau minta berlakukan ya mereka juga harus berlakukan,” papar Development Department Maxim Cabang Malang, Hadi Putra Liebertus.
Pihaknya menyebut, deretan aplikasi itu juga belum tentu menerapkan peraturan tarif yang sudah ditentukan Pemerintahan Provinsi (Pemprov). Antara lain Viuit, Shopee Food, Malang Go, dan lain-lain.
“Kita sudah terima suratnya nanti kita sampaikan ke pusat, karena kita tidak ada wewenang,” papar Hadi.
Lelaki berkacamata itu menjelaskan, Maxim sudah menerima tuntutan yang disampaikan driver ojek online di Kota Malang yang tergabung di MOB. Pihaknya mengaku, sudah mengambil tarif dasar terbaru untuk roda dua, sebesar Rp. 2000 hingga Rp. 2500 dengan pemotongan di bawah 15 persen.
Namun, pihaknya belum bisa menerapkan tarif Rp. 3800 untuk roda empat. Hadi menyebut, hal itu karena surat yang diterima dari Kantor Maxim Cabang Surabaya hanya untuk roda 2. Surat itu diterima pada bulan Juli silam.
Dalam sistem Maxim, lanjut dia, tidak ada pemotongan saldo tarif tambahan untuk mitra driver. Hal itu berbeda dengan kompetitor aplikasi ojol lainnya. Sehingga, pertimbangan utamanya adalah tuntutan terakhir, yakni penutupan pendaftaran ojol.
Terkait tuntutan driver lainnya, Hadi berjanji akan berkomunikasi dengan kantor pusat mengenai hal itu. Sementara, pihaknya terjepit kondisi dimana pengambilan keputusan bukanlah wewenangnya. Pasalnya, kantor Maxim yang ada di Kota Malang ini hanyalah cabang.
“Kita minta teman-teman tahu bahwa ada jajaran di atas jadi pengambilan keputusan bukan kita di kantor,” tegas Hadi.
(tow) Artikel ini telah tayang di blok-a.com
