Belajar dari Hengkangnya Uber, Promo Jor- joran Dapat Mengakibatkan Monopoli

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan mengawasi perang promo antara penyedia layanan ojek online di daerah pasca penyesuaian tarif yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Ini dilakukan karena dianggap bisa berpotensi memiliki tujuan tertentu hingga monopoli usaha.

Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan, Ramli Simanjuntak, Senin (13/5) mengatakan konsumen memang bakal menikmati promo yang diberikan oleh masing-masing pelaku usaha.

Namun demikian terdapat kecenderungan bahwa penyedia jasa ojek online untuk memenangkan persaingan dalam program promo yang jor-joran tersebut pasca hengkangnya Uber.

Saat ini penyedia jasa ojek online hanya terdapat dua pemain utama yakni Grab dan Gojek.

Persaingan yang tidak sehat berpotensi pada pelanggaran Undang Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Juga :  1.000 Mobil GrabCar Dilengkapi Partisi Plastik Cegah Corona

“Ada promo ini pasti konsumen akan menikmati. Ada pilihan-pilihan. Perilaku memberikan promo-promo kalau untuk tujuan menyingkirkan pesaing inilah yang perlu kami teliti dan monitor,” ujarnya.

Seperti diketahui, penyesuaian tarif diberlakukan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Dari beleid tersebut, terdapat beberapa komponen yang diatur yakni biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal dan zonasi.

Untuk wilayah Sumatra Utara, masuk dalam Zona I dengan tarif batas bawah sebesar Rp1.850/km, tarif batas atas Rp2.300/km, dan biaya jasa minimal Rp7.000 hingga Rp10.000 untuk jarak 4 km.

Baca Juga :  Viral, Kekurangan Fisik Tidak Membuat Mitra Go-Jek ini Putus Asa

(tribunnews/tow)

Loading...