Banyak Daerah Larang Taksi Online, FKPO Ajukan Uji Materi UU LLAJ ke MK

Perkumpulan sopir taksi online yang menamakan diri Forum Komunikasi Pengemudi Online (FKPO) akan mengajukan uji materi terhadap Pasal 151 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi, Senin (4/12/2017).

Ketua FKPO Aris Rinaldi mengatakan, pengajuan uji materi bertujuan agar keberadaan taksi online diakui. Sebab sampai saat ini masih banyak daerah yang melarang taksi online karena tidak tercantum dalam UU LLAJ.

Baca:

Pasal 151 UU LLAJ diketahui mengatur tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Dalam pasal tersebut memang hanya mencantumkan empat jenis angkutan, yakni angkutan orang dengan menggunakan taksi; angkutan orang dengan tujuan tertentu; angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan angkutan orang di kawasan tertentu.

Baca Juga :  Buat Customer Ojek Online yang Masih Mengeluh, Baca Cerita Ini

Pengemudi taksi online berharap dengan ikut dicantumkannya angkutan mereka ke dalam UU, maka keberadaan taksi online legal. Sehingga tidak perlu ada razia lagi.

“Secara mendasar gugatan ini diajukan karena banyaknya larangan driver online di berbagai kota di Indonesia,” kata Aris kepada media.

(kompas/tow)

Loading...