Wow! Tanda Tangan Petisi Tolak Larangan Transportasi Online di Jabar Capai 32 Ribu

374

Pendukung petisi di change.org agar Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tak melarang transportasi online terus bertambah. Hingga sore jelang malam ini sudah 32 ribu orang dan kemungkinan terus bertambah.

“JANGAN KEMBALI RENGGUT KEBEBASAN MASYARAKAT JAWA BARAT UNTUK MEMILIH TRANSPORTASI!” demikian isi petisi itu, seperti dikutip dari laman change.org, Rabu (11/10).

Petisi ini sendiri merupakan petisi yang diperbaharui. Pada pagi tadi baru 20 ribu orang, kini meningkat drastis mencapai 32 ribu orang sekitar pukul 20.00 WIB, kemungkinan akan terus bertambah. Sejauh ini untuk petisi paling banyak yang mendukung di laman change.org Indonesia adalah petisi agar nobel perdamaian untuk Suu Kyi dicabut. Pendukung petisi itu mencapai 400 ribu orang.

Petisi ini sendiri menolak keputusan Dishub Jabar yang mendukung pelarangn transportasi online. Berikut isi petisi itu:

Bandung, 10 Oktober 2017. Kabar duka dari JABAR atas keluarnya pernyataan Pemerintah dengan WAAT (Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi) mengenai penghentian beroperasinya angkutan sewa khusus/ taksi online (Grab, Uber, Go Car dan Gojek). Dengan alasan meredam ancaman beberapa pihak. Pemerintah telah mengabaikan hak masyarakat luas dalam memilih layanan transportasi yang telah menjadi solusi dan juga mata pencaharian warga.

Keputusan yang sangat sulit dipercaya keluar dari pemerintah Jawa Barat & Kota Bandung yang terkenal akan semangat kemajuan. Bapak Presiden RI yth, mohon agar menjadi perhatian atas kekhawatiran masyarakat ini. Setidaknya di Jawa Tengah, kami melihat Bapak Gubernur melakukan jajak pendapat pada warga. Di Jawa Barat dan Bandung yang baru saja ulang tahun, justru keputusan dikeluarkan atas tekanan. Mengabaikan aspirasi masyarakat.

Marilah coba kita lihat berita-berita hari ini, angkot-angkot masih siaga untuk melakukan aksi protes dan sweeping ke jalan mencari para pengemudi taksi/ ojek online. Bahkan tak hanya itu, mereka pun senantiasa memberhentikan angkutan umum lainnya seperti bus damri entah tujuannya apa namun malah mengganggu aktivitas lalu-lintas.

Aksi ini bukan hanya meresahkan para pelaku kerja taksi/ ojek online yang ingin mencari nafkah, tapi juga mengganggu masyarakat. Aksi demo dan tuntutan terhadap solusi transportasi baru ini menimbulkan pertanyaan dibanyak benak masyarakat, MENGAPA HANYA MEMPERTIMBANGKAN SUARA PARA PELAKU ANGKUTAN OFFLINE SAJA?

Suara masyarakat apakah pernah didengar? Bahkan pernahkan pemerintah mengajak masyarakat untuk jajak pendapat mengenai isu revolusi transportasi ini? Setidaknya pernahkah melakukan survey kepada masyarakat, lebih setuju mana transportasi online ataukah terus memaksakan kami, masyarakat Jawa Barat, untuk tetap naik angkot?

Pernahkah pemerintah melakukan evaluasi pada kinerja organda yang menaungi angkutan kota? Bukannya angkutan kota (angkot) harusnya “mengadu” pada wadah yang menaungi mereka untuk memberikan solusi baru dan pengembangan lain bagi mereka untuk bersaing secara adil atas kehadiran kompetitor (taksi online)? Bukahkah kita ingin menjadi “Indonesia’s leading smart city” tapi kok transportasinya tidak didukung menjadi SMART ya?

Petisi itu ditujukan untuk Jokowi, Gubernur Jabar, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

(kumparan/tow)