Ini Dia Simulasi Tarif Ojek Online yang Mesti Dibayar Konsumen

13

Kementerian Perhubungan menunda penetapan tarif ojek online (ojol) hingga Senin, 25 Maret 2019. Keputusan ini diambil karena kajian mengenai besaran tarif ini dinilai belum matang dan masih terjadi tarik-ulur antara driver dan penyedia aplikasi (aplikator).

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis (21/3/2019). “Senin akan ditetapkan [tarif ojek online],” kata Budi, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Semula, Kementerian Perhubungan berencana merampungkan rumusan tarif ojek online pada Jumat (22/3/2019). Akan tetapi, rencana itu diundur karena masih ada masukan dari para pengemudi ojek online soal skema tarif.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menambahkan, saat ini para driver menginginkan tarif berada di angka Rp2.400/km, tanpa potongan dari aplikator.

Sebab, bila disertai potongan dengan nilai 20 persen untuk aplikator, maka paling tidak tarif akan berada di angka Rp3.000/km.

Di sisi lain, kata Budi, perusahaan aplikator meminta agar tarif yang dihitung bersih sebagai pendapatan pengemudi senilai Rp2.000/km. Rp400/km lebih rendah dari keinginan driver.

Dalam pembentukan tarif total nanti, angka-angka ini pun masih akan dikombinasikan lagi dengan tarif kurang atau tepat per 5 km pertama senilai Rp10.000.

Driver minta Rp2.400/km nett. Dari aplikator katanya enggak bisa segitu. Kalau Rp2.400 gross dan dipotong 20 persen masih mungkin,” kata Budi.

Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono lebih memilih tarif dengan nilai Rp2.400/km tanpa potongan. Ia mengatakan angka itu sudah cukup menjamin kesejahteraan pengemudi, tetapi di saat yang sama tak membebani daya beli masyarakat.

“Kalau kami lebih memilih Rp2.400 per km tanpa potongan. Kalau Rp3.000 per km nanti dinilai penumpang terlalu tinggi,” kata Igun saat dihubungi reporter Tirto, pada Jumat (22/3/2019).

Meskipun pilihan tarifnya mengabaikan potongan bagi aplikator, Igun menganggap hal itu tak menjadi masalah. Menurut dia, perusahaan aplikasi masih memiliki lini bisnis lainnya seperti uang elektronik, antar makanan (food), dan pengiriman barang (delivery).

Igun menilai pendapatan yang diperoleh dari lini bisnis lainnya itu seharusnya sudah cukup, sehingga tidak harus mengambil keuntungan tambahan dari layanan ojek online.

“Aplikator, kan, sudah ada untung dari sistem teknologinya. Belum lagi profit dari fintech dan layanan lain seperti makanan dan delivery,” ucap Igun.

Simulasi dan Respons Konsumen

Andrian Dharmawan (23) yang bekerja sebagai freelance yang menulis olahraga biasa menggunakan layanan ojol ketika pulang dari Plaza Festival, Kuningan ke rumahnya di Jalan Damai Raya, Petukangan, Jakarta Selatan. Pada saat normal yaitu tidak dalam keadaan high fare, Andrian harus merogoh Rp33.000 untuk menempuh jarak 14,4 km.

Redaksi Tirto pun berupaya membuat simulasi bilamana harga yang harus dibayar Andrian menggunakan 3 jenis tarif baru dengan Rp10.000 per 5 km pertama, maka dapat dirumuskan: 14,5 km – 5 km = 9,4 km sebagai nilai yang dipatok tarif per km.

Berdasarkan rumus di atas, maka tiga opsi tarif yang harus dibayar Andrian, yaitu:

  1. Rp18.800 + Rp10.000 = Rp28.800 untuk Rp2.000/km sudah dipotong aplikator.
  2. Rp22.560 + Rp10.000 = Rp32.560 untuk Rp2.400/km tanpa potongan.
  3. Rp28.200 + Rp10.000 = Rp38.200 untuk Rp3.000/km dengan potongan.

Jika ditelaah lebih jauh, maka besaran tarif yang diinginkan driver sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perhitungan yang digunakan sekarang.

Di sisi lain, bila mengakomodir permintaan aplikator, yaitu Rp2.000 per km sebagai pendapatan bersih bagi driver, paling tidak terdapat penurunan pendapatan sebanyak Rp5.000.

Menanggapi hal itu, Andrian mengatakan tidak keberatan dengan tarif senilai Rp3.000 per km. Menurut dia, aplikator memang dapat mengambil potongan, tetapi tarif yang ditetapkan tidak dapat berada di angka yang terlampau kecil bagi pengemudi.

“Ya enggak berat-berat amat sih. Sebenarnya kalau Rp2.400 aplikator enggak ambil untung, mana mau juga, kan. Jadi mending Rp3.000 per km, tapi Rp2.400-nya buat si abang,” kata Andrian saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (22/3/2019).

Andrian menuturkan, saat ini pilihan transportasi juga tergolong terbatas terutama jika konsumen ingin langsung menuju lokasi sekaligus dijemput. Karena itu, kata dia, daya beli tidak terlalu menjadi persoalan meskipun dengan nilai tarif yang memang lebih tinggi.

“Secara daya beli enggak terlalu masalah. Kadang kalau malam enggak ada transportasi umum yang nyaman, ya enggak masalah. Apalagi kalau sudah capek,” ucap Andiran.

Contoh konsumen lainnya adalah Siti Khalishah Ulfah (22 tahun) yang sehari-hari bekerja sebagai software engineer. Untuk perjalanan dari Fikar School, Rempoa, Tangerang Selatan ke Sudirman Park, Jakarta, ia harus merogoh Rp34.000 untuk jarak 14,6 km.

Berdasarkan simulasi redaksi Tirto di atas, dengan menggunakan tiga tarif baru, maka Siti harus membayar kisaran Rp33.040-38.800 untuk jarak yang sama.

Terkait besaran tarif itu, Siti mengatakan tidak keberatan bila per km-nya dipatok senilai Rp2.400-Rp3.000. Meskipun menjadi pengguna yang cukup sering berpergian dengan layanan ini, ia menyebut masih tersedia opsi transportasi lain seperti Transjakarta.

Terlebih bila dalam pengalamannya, kata Siti, pihak aplikator pun beberapa kali memberikan promosi berupa potongan tarif.

“Kalau saya sih enggak keberatan ya. Kalau nanti terlalu mahal, paling tinggal cari opsi lain,” ucap Siti saat dihubungi reporter Tirto.

(tirto/tow)