Perlu Batasan Kuota, Driver Ojek Online di Blitar Mengadu ke Dirjen Hubdar

14

Sejumlah driver ojek online mengadu ke Dirjen Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi yang sedang berkunjung ke Kota Blitar, Sabtu (23/3/2019).

Mereka meminta pemerintah juga membuat aturan pembatasan kuota driver ojek online.

Para driver ojek online berdiskusi dengan Budi Setiyadi di pangkalan ojek online, Jl Teratai, Kota Blitar.

Para driver dan Budi Setiyadi duduk lesehan di atas trotoar. Para driver menyampaikan keluhannya ke Budi Setiyadi.

Ketua Solidaritas Grab Blitar Raya (SGBR), Edwin Agus mengatakan saat ini yang menjadi keluhan para driver soal kuota pengemudi ojek online.

Belum ada aturan yang membatasi kuota driver ojek online. Akibatnya, jumlah driver ojek online semakin banyak.

Kondisi itu mempengaruhi penghasilan yang diperoleh para driver. Edwin mencontohkan, jumlah driver ojek online di Blitar Raya saat ini mencapai sekitar 800 orang.

Untuk ukuran Blitar, jumlah itu sudah sangat banyak.

“Banyaknya driver ojek online ini berimbas pada penghasilan kami. Sudah tiga bulan terakhir ini, penghasilan kami menurun,” kata Edwin.

Dulu, biasanya, Edwin bisa mendapat 10-15 order dalam sehari. Sekarang, dia hanya mendapatkan 5-7 orderan dalam sehari.

“Sekarang dapat 7 orderan itu sudah ngoyo. Karena sekarang jumlah drivernya tambah banyak,” ujar Edwin.

Dikatakannya, selain soal tarif, aturan pembatasan kuota driver ojek online juga perlu.

Dalam Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, belum mengatur soal pembatan kuota driver ojek online.

“Permenhub baru itu memang sudah mengakomodasi beberapa tuntutan para driver ojek online, termasuk soal tarif. Tapi, soal pembatasan kuota driver belum masuk di Permenhub itu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan aturan pembatasan kuota driver ojek online memang belum masuk di Permenhub baru.

Menurutnya, pembatasan kuota driver seharusnya menjadi wewenang aplikator.
Tapi ternyata aplikator juga terus menambah driver ojek online. Untuk itu, dia akan berkoordinasi dengan kepala dinas perhubungan baik di provinsi maupun di kota/kabupaten membahas masalah itu.

“Pembatasan kuota driver seharusnya perlu. Nanti akan kami bahas lagi,” katanya.
Untuk tarif ojek online, kata Budi, sudah ditentukan oleh pemerintah. Rencananya, tarif ojek online akan diumumkan langsung oleh Menteri Perhubungan pada Senin (25/3/2019).

Tarif ojek online akan ditentukan sesuai zona. Ada tiga zona yang sudah ditetapkan.

Yaitu, zona satu meliputi wilayah Jawa-Bali-Sumatera. Zona dua meliputi wilayah Jabodetabek dan zona tiga meliputi wilayah timur.
“Tarifnya kami bagi tiga zona. Kami juga sudah punya tarif batas minimal per kilometer. Rencananya Senin besok akan diumumkan oleh Menteri Perhubungan,” ujarnya.

Budi sempat minyinggung sedikit soal tarif ojek online yang ditetapkan pemerintah. Dia menyebutkan ada kenaikan tarif ojek online dari tarif sebelumnya.

Misalnya, soal tarif kilometer pertama. Saat ini, tarif kilometer pertama ojek online rata-rata Rp 4.000 per empat kilometer.
Pemerintah menaikkan tarif pada kilometer pertama sekitar Rp 7.000 sampai Rp 10.000.

“Tapi kilometer pertamanya tidak empat kilometer, bisa saja empat sampai lima kilometer dengan tarif sekitar Rp 7.000 sampai Rp 10.000,” katanya.

(tribunnews/tow)