Organda Sukabumi Nilai Pemerintah Tidak Tegas Tindak Pengemudi Angkutan Online

78

DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Sukabumi meminta kepastian dan ketegasan pemerintah soal Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017. Pasalnya, sejauh ini Organda menilai tidak ada ketegasan pemerintah menindak pengemudi angkutan online.

“Dalam perwal (Peraturan Wali Kota) disebutkan, selama kurun satu tahun angkutan online itu dilarang. Tapi buktinya, hingga saat ini masih tetap berjalan,” ujar Ketua DPC Organda Kota Sukabumi, Ferdiansyah, kemarin (1/11)

Baca:

Selain itu, kata Ferdiansyah, selama ini semua pihak hanya berkutat dipermasalahan, tapi tidak ada akhirnya. Kondisi itu membuat tidak akan ada solusi kalau tidak ada penentu kebijakan di manajemen perusahaan angkutan online yang bisa diajak berdiskusi.

“Selama ini kan yang datang dan berdiskusi itu bukan orang pemberi kebijakan di aplikasi online. Jadi bagaimana mau menentukan kebijakan,” ucapnya.

Dia menyebutkan angkutan kota dan angkutan online itu beda segmentasi. Karena itu, Ferdiansyah menilai akan sulit menyamakan persepsinya. “Angkot itu punya rute dan trayek. Sedangkan (angkutan) online tidak. Jadi tidak bisa disamaratakan,” ungkapnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah tidak berkutat di satu masalah. Selama ini masih banyak permasalahan transportasi darat di Kota Sukabumi. “Re-routing angkot saja sampai saat ini masih belum jelas. Ditambah kondisi terminal tipe A yang masih sepi. Itu juga harus dipikikan. Jangan berpikir di satu sisi saja,” terangnya.

Mengenai subsidi silang, kata dia, sejauh ini belum ada pembahasan dengan paguyuban driver online Sukabumi. Namun dia pun sempat mendengar nominal yang akan diberikan dari subsidi silang tersebut. “Saya baru mendengar dari orang lain, bahkan sampai ke nominal. Tapi sampai saat ini belum ada pembahasan mendetail,” paparnya.

Subsidi silang atau CSR (corporate social responsibility) itu dalam pandangan Ferdiansyah bisa menjadi sebuah masalah. Sebab dengan nominal yang ditawarkan oleh paguyuban, belum tentu mencukupi jumlah sopir angkutan kota yang mencapai 6.000 orang. “Sopir angkot di kita itu hampir 6.000 orang, bahkan bisa jadi dua kali lipat. Gimana caranya mau membangun rumah kalau CSR-nya hanya sekitar Rp 30 juta. Bukan menyelesaikan masalah. Ini bisa jadi tambah masalah,” pungkasnya.

(sukabumiekspres/tow)