Ditanya Perihal Sanksi ke Aplikator Ojek Online, Rudiantara: Saya Bukan Menteri Semuanya

11

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belum mengatur sanksi bagi aplikator ojek online yang melanggar aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pelanggaran ini berupa penonaktifan sepihak mitra pengemudi dan besaran tarif.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, hal ini bukan wewenang Kemenkominfo untuk mengaturnya. Pasalnya, untuk regulasi ojek dan taksi online ini berada di bawah Kemenhub.

“Kalau saya meregulasi itu semua, saya masuk meregulasi semua sektor. Saya kan bukan Menteri semuanya. Siapa regulator bidang siapa ya harus regulator bidangnya,” ujarnya di Hotel Lumire, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Lebih lanjut dia mengatakan, jika Kemenkominfo mengatur tentang aplikator ojek online maka dikhawatirkan sektor-sektor lain juga meminta untuk dibuat aturannya. Pasalnya, saat ini tidak hanya aplikator ojek online saja yang belum diregulasi tapi juga e-commerce, kesehatan, hingga pinjaman online.

“Bukan salah alamat, nanti industri kesehatan nanti juga ada dokter-dokter minta dimatikan yang ini. Nah apakah saya regulatornya?” kata dia.

Sebelumnya, Asosiasi Driver Online (ADO) menagih janji Kemenkominfo untuk membuat aturan agar aplikator transportasi online yang melanggar aturan dikenakan sanksi.

Ketua Umum ADO Christiansen Ferary Wilmar mengatakan, hingga saat ini Kemenkominfo hanya mengatur mengenai setiap aplikator untuk mendaftar sebelum beroperasi di Indonesia. Namun, terkait sanksi bagi aplikator yang melanggar aturan transportasi online sama sekali tidak ada.

“Kami mau menagih janji karena memang saat ini perkara yang terbesar di Kemenkominfo. Saya 2017 udah pernah audiensi sama Dirjen (Kemenkominfo) mereka bilang mau bikin regulasi,” ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Selama tiga tahun ini pihaknya terus meminta agar Kemenkominfo merealisasikan janjinya. Transportasi online ini memang secara teknis sudah diatur oleh Kemenhub baik soal taksi online maupun ojek online. Namun, di dalam aturan tersebut tidak termasuk sanksi bagi aplikator.

Menurut dia, selama ini aplikator telah banyak melakukan pelanggaran namun hanya ditegur tanpa diberikan sanksi oleh Kominfo. Hal ini membuat kurangnya efek jera dan patuh pada aturan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belum mengatur sanksi bagi aplikator ojek online yang melanggar aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pelanggaran ini berupa penonaktifan sepihak mitra pengemudi dan besaran tarif.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, hal ini bukan wewenang Kemenkominfo untuk mengaturnya. Pasalnya, untuk regulasi ojek dan taksi online ini berada di bawah Kemenhub.

“Kalau saya meregulasi itu semua, saya masuk meregulasi semua sektor. Saya kan bukan Menteri semuanya. Siapa regulator bidang siapa ya harus regulator bidangnya,” ujarnya di Hotel Lumire, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Lebih lanjut dia mengatakan, jika Kemenkominfo mengatur tentang aplikator ojek online maka dikhawatirkan sektor-sektor lain juga meminta untuk dibuat aturannya. Pasalnya, saat ini tidak hanya aplikator ojek online saja yang belum diregulasi tapi juga e-commerce, kesehatan, hingga pinjaman online.

“Bukan salah alamat, nanti industri kesehatan nanti juga ada dokter-dokter minta dimatikan yang ini. Nah apakah saya regulatornya?” kata dia.

Sebelumnya, Asosiasi Driver Online (ADO) menagih janji Kemenkominfo untuk membuat aturan agar aplikator transportasi online yang melanggar aturan dikenakan sanksi.

(inews.id/tow)