Dishub Provinsi Gorontalo dan UPTD Bahas Persoalan Taksi Online di Bandara

8

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bersama UPTD Jalaluddin mengadakan rapat terkait persoalan izin operasi taksi daring di lingkungan bandara yang belum mengantongi izin, di ruangan rapat Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Selasa (11/06/2019).

Rapat itu juga dihadiri pihak Koperasi Pegawai Jalaluddin bersama Koperasi Transportasi Angkasa Gorontalo.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, mengatakan, dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa tugas dari pemerintah adalah menfasilitasi untuk mendapatkan solusi terkait masalah-masalah yang ada.

“Pemerintah harus menyeimbangi antara satu dan yang lainnya, sehingga keputusan yang diambil harus bijak, tidak berpihak kepada satu koperasi saja,” kata Jamal.

Menurut Jamal, Koperasi Transportasi Angkasa Gorontalo yang memiliki izin bisa menjadi contoh dan sebagai motivasi bagi Koperasi Pegawai Jalaluddin untuk bisa mengurus izin.

“Saya berharap bandara dan koperasi yang ada di lingkungan bandara itu bisa lebih bagus lagi, ketika masalah ini bisa selesai,” harapnya.

Sementara, Kepala Bandara Djalaluddin, Power A Sihaloho, mengatakan, dirinya sangat apresiasi terhadap Koperasi Transportasi Angkasa Gorontalo yang berjuang untuk mendapat izin operasi dari dirjen darat.

“Saya kasihan kepada Koperasi Pegawai Jalaluddin, memang hal tersebut pasti membuat Koperasi Angkasa iri hati. Tapi dari sisi kemanusiaan, dua koperasi mereka itu bersaudara, dan mereka mencari nafkah untuk anak istri mereka, jadi harapan saya di bandara tetap harus ada dua atau lebih Koperasi taksi, biar mereka bersaing sehat,” ungkap Power AS.

Dia menegaskan, Koperasi Pegawai Jalaluddin harus mengurus izin dari dirjen darat dengan batas waktu sampai Juli 2019.

“Saya ini ibarat seorang bapak yang punya dua anak yang satu baik dan yang satu lagi bandel. Seperti inilah saya saat ini menghadapi Angkasa dan Koperjal. Saya harus merangkul keduanya tapi di kala saya membela yang salah pasti anak yang baik protes. Yah beginilah, sehingga tidak mungkin anak saya yang nakal saya buang kan? Filosofinya seperti itu,” tutur Power.

Ketua Koperasi Pegawai Jalaluddin, Khaerul, mengungkapkan, pihaknya sudah membuat surat pernyataan terkait proses pengurusan izin untuk Koperasi Pegawai Jalaluddin kepada pihak Bandara Jalaludin.

“Kami sedang melakukan proses perizinan untuk dapatkan izin dari dirjen darat, Insyaallah bulan Juli 2019 kami targetkan bisa mendapatkan izin. Namun ketika tidak bisa mencapai target yang diberikan, kami siap menerima konsekuensi yang diberikan dari pihak UPDT Bandara Jalaludin Gorontalo,” ungkap Khaerul.

Sementara itu, Ketua Tranportasi Angkasa Gorontalo, Andi Dongki, mengatakan, dengan persoalan perizinan ini, dirinya hanya ingin regulasi atau aturan tersebut bisa dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

“Saya siap membantu Koperasi Pegawai Jalaluddin untuk mengurus izin dari dirjen darat,” tutup Andi Dongki.

(kronologi.id/tow)