Didemo Sopir Angkot, DPRD Purwakarta Tolak Operasional Transportasi Online

86

Pasca unjuk rasa ribuan sopir angkutan kota dan ojeg pangkalan, DPRD Kabupaten Purwakarta resmi menolak operasional moda transportasi online.

Penolakan ini disampaikan setelah DPRD Purwakarta, Dinas Perhubungan dan perwakilan sopir dan ojeg konvensional menggelar rapat dengar pendapat, Senin (19/2/2018) di gedung DPRD.

Mempertegas penolakan itu DPRD Purwakarta melalui surat rekomendasi nomor : 1723/180/DPRD Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini secara tegas menolak moda transportasi berbasi online.

“Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat para pimpinan DPRD, Dinas Perhubungan dengan para pengemudi angkutan kota pada tanggal 19 Pebruari 2018, maka dengan ini kami menolak dengan keberadaan ojek/taksi online dan angkutan karyawan untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta,” tutur Neng Supartini.

Baca: Gara- gara Sopir Angkot Demo, Pelajar di Purwakarta Jadi Bolos dan Terlambat ke Sekolah

Catatan penting dari penolakan moda transportasi online adalah pelarangan Dishub Jabar terkait operasional transportasi online pada Oktober 2017 lalu.

Pada kasus yang sama Kementerian Perhubungan pun telah menerbitkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Permenhub No 26 ini sudah mengakomodir operasional moda transportasi konvensional baik roda dua maupun roda empat. Meskipun Permenhub 26 saat ini tengah digugat ke Mahkamah Agung.

“Dengan catatan tidak adanya izin operasional,” kata Wakil Ketua DPRD Purwakarta ini.

(purwakartapost.co.id/tow)