Kota Bandar Lampung, Transportasi Online dan Angkutan Konvensional

303

PERSAINGAN antara transportasi online dan angkutan konvensional di Bandar Lampung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dukungan warga internet diarahkan kepada ojek daring yang dinilai menjadi korban yang dilakukan ojek pangkalan.

Protes terhadap transportasi daring datang dari Persatuan Ojek Pangkalan Bandar Lampung (Pokbal). Pokbal berani melakukan perampasan atribut pengemudi ojek daring di pinggir-pinggir jalan. Bahkan, Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung turut membantu melakukan penyetopan kepada pengemudi ojek online.

Baca:

Puncaknya adalah Pokbal mendatangi kantor ojek online di Jalan MH Tamrin dan sempat terjadi pelemparan terhadap kantor tersebut. Para pengemudi ojek pangkalan berani merazia pengemudi ojek online karena sempat mendapat dukungan Pemkot Bandar Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN sempat mengatakan akan menertibkan transportasi daring yang hingga kini belum memiliki izin operasional. Herman menegaskan transportasi atau taksi daring yang beroperasi di Bandar Lampung wajib memiliki izin dari Wali Kota.

Bukan kali ini saja Bapak Wali Kota mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif dan cenderung merugikan salah satu pihak. Ada sejumlah kebijakan dan pernyataan Wali Kota yang kontroversial sehingga memicu polemik yang tidak produktif.

Baca: Jokowi: Keberadaan Transportasi Online Memiliki Banyak Manfaat dan Tak Bisa Dihindari

Saat periode pertama kepemimpinan Herman HN, Wali Kota sempat memberikan izin kepada tempat-tempat karaoke untuk beroperasi pada saat bulan Ramadan. Setelah menjadi perdebatan publik, Wali Kota meralat kebijakannya dan membuat edaran agar tempat semua tempat hiburan untuk tutup pada bulan puasa.

Kita tentu masih ingat dengan kebijakan transportasi kota yang mengalihkan DAMRI menjadi bus rapid transit (BRT). Setelah BRT beroperasi, angkutan publik ini pun gagal menjadi transportasi alternatif warga. Dan, kini hanya tinggal beberapa bus yang beroperasi.

Kebijakan publik tidak bisa hanya mengandalkan insting tanpa disertai kajian mendalam dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, apalagi jika kebijakan tersebut diambil tanpa melibatkan partisipasi warga kota yang memiliki hak untuk mengurus kotanya.

Dalam tulisan Airlangga P Kusman, Direktur Centre of Statecraft and Citizenship Studies Universitas Airlangga, ada istilah yang dipopulerkan oleh Edward Glaeser, “triumph of the city, bahwa kekuatan yang lahir dari kolaborasi antarwarga yang beragam latar belakang sosial budaya adalah energi utama dari suksesnya sebuah peradaban dan eksistensi sebuah kota.

Baca: Mayoritas Mitra Gojek Adalah Tulang Punggung Keluarga Dan Memiliki Tanggungan

Dalam mengelola kabupaten atau kota, seorang kepala daerah harus mau dan penting untuk berkolaborasi dengan warganya untuk membangun kota yang lebih beradab dan manusiawi. Warga kota adalah aset yang mesti dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan.

Menurut Airlangga, seperti diuraikan Nancy Fraser (2001), keadilan sosial berpijak pada tiga dimensi yang saling terkait. Salah satunya adalah partisipasi politik untuk menggerakkan pembangunan kota sesuai dengan kehendak bersama dari setiap warga kota. Jangan hanya melibatkan warga saat pemilihan kepala daerah.

Baca: Menyoal Polemik Transportasi Online, Pemerintah Diharapkan Bikin Regulasi yang Berkualitas

Mereka punya hak atas kota dan kabupaten yang ditempati. Hak untuk terlibat dan setiap proses politik, ekonomi, sosial, budaya di kota. Ingat, kota adalah milik semua warga, bukan hanya milik bapak wali kota.

(lampost/tow)