Astaga! Tolak Taksi Online, Organda Kota Medan Akan Mogok Besar-besaran

Organisasi Pengangkutan Darat (Organda) Kota Medan mengancam akan kembali melakukan aksi mogok massal pada bulan Februari mendatang. Aksi tersebut sebagai akumulasi sikap protes keras Organda kepada pihak penyedia taksi online yang tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga jumlahnya masih tidak terkendali.

Ketua Organda Medan Mont Gomery Munthe kepada wartawan di Medan, Minggu (7/1) menegaskan, aksi mogok tersebut dipastikan dilanjutkan pada bulan Februari, sedangkan penetapan tanggalnya akan segera dimatangkan. Aksi mogok akan melibatkan armada angkutan konvensional dalam jumlah lebih besar lagi dari aksi sebelumnya.

“Yang pasti akan lebih besar daripada aksi mogok yang telah dilaksanakan pada Rabu 13 Desember 2017 lalu,” tegas Munthe.

Baca: Jumlah Pangkalan Ojek Online di Bekasi Perlu Ditambah

Sekretaris Organda Jaya Sinaga dan Sekretaris Eksekutif Vincent Sitinjak serta perwakilan pengusaha angkutan M Akram menyampaikan kekecewaannya dengan ketidaktegasan pihak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap rekrutmen sopir taksi online oleh vendor liar karena belum memiliki izin resmi yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Sedangkan di sisi lain, ungkapnya, vendor resmi yang telah memiliki izin dari pemerintah justru tidak kunjung didatangi sopir taksi online.

“Jelas kami kembali menjadi korban. Sebab vendor liar masih terus dibiarkan merekrut sopir. Padahal salah satu kesepakatan di Kantor Gubsu pasca aksi mogok lalu adalah berhentinya rekrut secara sepihak dari pihak aplikasi,” jelasnya.

Baca: Di Korea Utara, Taksi Online Kian Jadi Idaman

Karena itu Gomery menegaskan, protes itu kembali dilakukan agar semua pihak terkait dapat mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut. Sedangkan kepada pemerintah, diminta konsistensinya dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut. Sebab kesepakatan itu berkenaan dengan hajat hidup sopir yang juga punya hak dan kewajiban sama sebagai bagian dari masyarakat Sumut.

Aksi mogok tersebut tidak bermaksud memersulit masyarakat, tapi merupakan teguran keras kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada rakyat.

“Organda menuntut kehadiran pemerintah untuk bertindak secara adil kepada sopir konvensional,” pungkas Munthe.

(hariansib.co/tow)

Loading...