Aneh, Kebijakan Gubernur Bali Lebih Memihak ke Taksi Konvensonal daripada Taksi Online

10

Gubernur Bali, Wayan Koster angkat bicara terkait polemik antara taksi online dan konvensional di Bali.

Untuk mengakhiri polemik tersebut, Pemprov Bali rencananya akan mengatur zonasi operasinya.

Sambungnya, mengenai pengaturan zonasi itu, saat ini sedang dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) nya.

Lanjutnya, pengaturan itu nanti akan diupayakan berpihak kepada taksi konvensional.

“Karena dengan model (online) begini, kan dia (konvensional red) yang paling terkena dampaknya,” kata Koster saat ditemui di Jaya Sabha Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (17/5/2019).

Karena menurutnya ada hak orang untuk berusaha di sana. Namun yang bisa dilakukan adalah pengaturan terkait wilayah operasinya.

“Kan gitu dong. Yang penting kepentingan yang konvensional terjaga. Jadi ada keberpihakan pada yang konvensional, tapi tidak meniadakan yang modern, biar dua-duanya jalan namun tetap ada unsur proteksinya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kabid Angkutan Jalan Dishub Provinsi Bali, Gede Gunawan mengatakan pihaknya sudah meminta perwakilan dari driver taksi konvensional dan driver taksi online untuk bertemu.

Terkait rencana penerbitan pergub tentang pengaturan zonasi, ia menyampaikan Dishub Bali terlebih dahulu akan mengajak kedua pihak duduk bersama, barulah kemudian bisa dibuatkan pergubnya.

“Sebelum rembug belum bisa, kami tidak berani ngomong apa-apa karena belum tau arahnya ke mana,” kata Gunawan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah selalu ‘berjalan diatas rel’. Aturan yang ada wajib dipatuhi.

Namun terkait masalah kebijakan, dirinya menyebut merupakan urusan gubernur.

“Kita di Perhubungan aturan dulu. Setelah rembug-rembug baru bisa bicara. Sekarang belum, nanti diajak bicara dulu masing-masing perwakilan konvensional dan online,” ucap Gunawan.

Lebih lanjut dikatakannya taksi online atau angkutan sewa khusus seluruhnya berplat DK, artinya tidak ada yang berplat luar Bali. Jika ada taksi online yang berplat di luar DK berarti kendaraan itu tidak memiliki izin.

“Pasti tidak mempunyai ijin itu karena prosesnya ketika mencari izin ada bukti berubah status dari umum menjadi angkutan sewa khusus, pasti DK dia,” tuturnya.

(tribunnews/tow)