Ahli Hukum: Melarang Ojek Online, Tanda Pemkot Magelang Belum Siap dengan Kemajuan Teknologi

130

Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang melarang operasional ojek online ditentang berbagai pihak. Tidak hanya oleh Paguyuban Go-Jek Magelang, tetapi juga oleh para ahli hukum.

Yaitu, Ahli Hukum dari Suryoyudho and Partner, Hasan Suryoyudho. Ia menyatakan, adanya ojek online adalah wujud nyata kemajuan teknologi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Menurut dia, keputusan Pemkot Magelang menandakan belum siapnya pemerintah akan kemajuan teknologi tersebut.

“Kenyataan di lapangan, ojek online diharapkan dan dibutuhkan masyarakat. Konsumen terbantu dengan jasa mereka baik untuk produk layanan ride, food, sent, shop, box, maupun car,” katanya.

Baca:

Hasan yang mantan Ketua DPRD Kota Magelang itu mengemukakan akhir pekan lalu menerima perwakilan pengemudi ojek online yang menyampaikan keluhan atas keputusan Pemkot Magelang. Mereka meminta perlindungan dan pendampingan hukum.

Menurut Hasan, Pemkot bisa mengeluarkan kebijakan atau diskersi sendiri seperti Peraturan Wali Kota (Perwal). Apalagi, sudah ada surat dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan pemerintah daerah bisa mengeluarkan aturan sendiri untuk mengatur ojek online di daerah masing-masing.

“Tugas pemerintah itu kan memfasilitasi dan penataan. Buat saja aturan agar ojek online tidak berbenturan dengan usaha transportasi lain. Adanya mereka sangat berguna untuk multi-sektor, tidak hanya transportasi tapi juga ekonomi, sosial, dan yang jelas mengurangi pangangguran,” ucapnya.

Dia menyarankan, untuk mencontoh Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan daerah lain yang membuka diri untuk ojek online. “Angkutan konvensional bisa berdampingan dengan ojek online dengan baik,” katanya.

(kompas/tow)