1.282 Orang Tanda Tangani Petisi “Izinkan Go-Jek Beroperasi di Banyumas”

83

Keberadaan transportasi berbasis online (Go-Jek) di Banyumas baik yang pelayanan untuk ojek maupun taksi sejuah ini masih terjadi pro kontra di masyarakat. Hingga sekarang masih terjadi tarik ulur antara yang mendukung dan menolak. Sementara sikap pemerintah daerah juga belum bisa memberikan solusi bijak untuk kedua belah pihak. Reaksi dukungan kembali memunculkan petisi melalui jejaring sosial.

Reaksi tersebut muncul setelah dinonaktifkan dan kantor cabang di Purwokerto ditutup oleh pihak pemkab setempat, Petisi tersebut berjudul “Izinkan Go-Jek Beroperasi di Wilayah Kabupaten Banyumas”. Hingga Senin (25/9) pukul 15.45, petisi itu telah ditandatangani hingga 1.282 pendukung di change.org.

Dalam petisi itu, pembuat laman bernama “Pendukung adanya Go-Jek Satria” menuliskan, jika Go-Jek di wilayah Purwokerto sangatlah berarti bagi warga Kabupaten Banyumas, khususnya Purwokerto. Menurutnya, pemerintah terbantu dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan, karena Go-Jek Purwokerto memiliki member/ driver ratusan jumlahnya.

“Juga sekaligus mempromosikan Purwoekrto kepada masyarakat umum, sehingga Purwokerto menjadi salah satu destinasi tempat liburan, baik untuk wisata alam ataupun kuliner,” tulisnya.

Baca:

Para pendukung petisi, juga menyebut, keberadaan Go-Jek dianggap meningkatkan penjualan UMKM dalam bidang kuliner, karena bisa terpromosikan dengan cepat dan mudah. Selain itu, mereka menganggap transportasi online tersebut juga mempermudah warga yang membutuhkan jasa di waktu ketika jasa transportasi konvensional tidak beroperasi.

Kemudian meningkatkan minat calon mahasiswa dari luar kota, serta dengan adanya peningkatan pariwisata, bisnis kuliner, pendidikan, maka Pemkab Banyumas akan terbantu dalam APBD.

“Banyak hal atau solusi yang bisa diambil oleh Pemkab, salah satunya adalah Pemkab bisa belajar dari kota/kabupaten lain yang bisa membuat regulasi yang baik dan berpihak terhadap rakyat dalam hal transportasi online. Sudah banyak kota/kabupaten yang bisa mensinergikan antaran transportasi konvensional dengan online,” jelasnya.

Hasil dari petisi tersebut, rencananya akan dikirim ke Bupati Banyumas, kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banyumas, dan Go-Jek Indonesia. Petisi tersebut banyak mendapat perhatian dan komentar dari netizen, salah satunya dari akun bernama Rusami Sasmi.

“Kehadiran Go-Jek di Purwokerto menciptakan lapangan kerja baru dan pastinya memudahkan konsumen (masyarakat) yang jauh dari angkutan umum, karena Go-Jek langsung jemput di depan rumah,” tulisnya. Senada diutarakan Atikah Hanni, kehadiran Go-Jek dinilai sangat membantu.

“Sama-sama cari rezeki, rezeki ga akan tertukar walau ada ojek online sekalipun” katanya. Ketua Paguyuban Go-Jek Satria, Muhammad Ikhsan dikonfirmasi terpisah membenarkan munculnya petisi dukungan tersebut.

Menurutnya, dukungan itu menandakan keberadaan (Go-Jek) memang dibutuhkan masyarakat. “Itu sekadar minta dukungan, bukan karena ada pelarangan dan sekarang juga masih jalan (tanpa identitas),” ujar singkat.

Reaksi Penolakan

Sementara itu, reaksi penolakan lewat publikasi juga muncul di beberapa lokasi di Purwokerto. Terpantu, pemasangan penolakan sejak Sabtu lalu, seperti terpasang di Jl dokter Angka Purwokerto, arah masuk Perumahan Permata Hijau. Mereka menyatakan menolak keberadaan taksi online dan ojek online, dengan menuliskan di banner “taksi online di larang beroperasi.

Sedangkan di lokasi perempatan Pancurawi arah Terminal Bulupitu, menuliskan bentuk penolakan dengan bunyi “tolak ojek dan taksi onlie”. Penolakan ojek dan taksi online, sebelumnya dimotori dari kalangan ojek pangkalan dan taksi konvensional.

Namun khusus taksi, dua operator yakni Kondang Prima Karya (KPK) dan Kobata, sepakat bergabung dengan Gocar, namun dengan syarat taksi online plat hitam dilarang beroperasi. Kesepakatan ini sudah tercapai setelah dimediasi Bupati Achmad Husein dalam pertemuan terakhir Jumat lalu.

(suaramerdeka/tow)